Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, meminta anggaran tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar petani dan pekebun dapat segera kembali berproduksi.
Pulihkan Sawah dan Kebun, Aceh Terima Rp2,5 Triliun dari Kementan
Kota Medan
Banda Aceh, IDN Times - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) mengalokasikan anggaran Rp2,5 triliun untuk pemulihan lahan sawah dan kebun yang terdampak bencana banjir serta longsor pada November 2025.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian, dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
1. Anggaran digunakan untuk pemulihan lahan hingga bantuan benih
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, melaporkan kepada gubernur bahwa anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana.
Dana itu akan digunakan untuk pemulihan lahan pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pengadaan benih padi dan benih jagung guna mempercepat proses rehabilitasi sektor pertanian.
2. Lebih dari 117 ribu hektare sawah dan kebun terdampak bencana
Azanuddin menyebutkan bencana hidrometeorologi pada November 2025 menyebabkan sekitar 57.485 hektare sawah mengalami kerusakan. Hingga kini, proses optimalisasi lahan telah berjalan di area seluas 40.852 hektare.
Sementara itu, sektor perkebunan juga terdampak cukup besar. Tercatat 60.438 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan, dengan upaya pemulihan yang saat ini telah mencakup 40.418 hektare.
Mualem berharap proses rehabilitasi terus dipercepat agar aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan dapat segera pulih.
“Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” ujar Nurlis.
3. Pertanian menjadi prioritas pembangunan Aceh
Menurut Mualem, percepatan pemulihan lahan menjadi penting karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Sektor tersebut juga menyumbang lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen itu kembali ditegaskan Mualem saat Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten/Kota se-Aceh masa bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutan yang dibacakan Azanuddin Kurnia, Mualem menegaskan Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat,” katanya.
