Medan, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatra Utara menegaskan penghentian sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN Sumatra Utara, Yoga Arizanto kepada IDN Times, Minggu (18/10/2026).
Dia menjelaskan, wilayah yang memberlakukan PJJ berarti tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Dengan demikian, tidak ada Hari Pelayanan Efektif (HPE) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami mengikuti peraturan yang berlaku di pemerintah daerah. Untuk wilayah yang memberlakukan PJJ, berarti tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah yang artinya juga tidak ada Hari Pelayanan Efektif untuk SPPG," ujar Yoga.
Menurutnya, langkah itu diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menetapkan PJJ di sejumlah wilayah di Sumatra Utara akibat memburuknya kualitas udara.
Yoga menegaskan, meskipun ada sekolah yang tetap memaksakan masuk saat status PJJ diberlakukan, pihaknya tidak akan memberikan pelayanan MBG.
"Walaupun ada sekolah yang tetap masuk saat PJJ, kami tidak memberikan pelayanan, karena dikhawatirkan makanan kami dibawa pulang oleh siswa ke rumahnya. Kami menghindari kejadian ini," tegasnya.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan standar keamanan pangan, higienitas, dan ketepatan sasaran penerima. Makanan yang dibawa pulang berpotensi tidak lagi layak konsumsi, rusak dalam perjalanan, hingga tidak dikonsumsi oleh siswa yang bersangkutan.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan Sumatra Utara menetapkan PJJ untuk jenjang PAUD hingga SLB pada 16-21 Oktober 2026 menyusul konsentrasi PM2,5 yang mencapai kategori tidak sehat akibat karhutla.