Pungli Masih Terjadi di Sidebuk-debuk, Polisi Dikritik Bobby

Bobby menegaskan, praktik pungli yang masih terjadi menunjukkan belum optimalnya penegakan di lapangan. Ia menyebut, pungutan tidak lagi dilakukan secara luas, namun masih dilakukan oleh kelompok tertentu di kawasan wisata tersebut.

Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang telah menghapus biaya retribusi demi memperbaiki tata kelola pariwisata. Bahkan, keluhan dari masyarakat terus berdatangan, termasuk adanya dugaan intimidasi terhadap pengunjung.

Bobby mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, para pelaku pungli sebelumnya sudah pernah diamankan oleh aparat kepolisian. Namun, mereka kembali dilepaskan dengan alasan kurangnya alat bukti.

“Sudah pernah diamankan, cuma ketika diamankan dilepas polisi lagi. Jadi kita minta tolong, polisinya juga kooperatif lah ya. Artinya alasannya kurang barang bukti, kurang barang bukti apa lagi ya. Masyarakat sudah mengeluh, bahkan ada yang diancam ya, pakai senjata tajam ya,'' ungkapnya.

Ia pun meminta kepolisian lebih serius menangani persoalan ini agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Bobby menegaskan, pemerintah provinsi melalui regulasi dan penempatan personel Satpol PP telah bekerja maksimal untuk menertibkan praktik pungli di lokasi tersebut. Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu diimbangi dengan tindakan hukum dari aparat kepolisian.

“Dari pemerintah, personilnya PPP sudah all out di sana, kalau Polisinya nggak mau nangkap terus, kan mungkin nanti jadi bentrok di sana dengan yang pungli-pungli, nanti kita dibilang arogan ?. Jadi kalau polisinya nggak mau nangkep, harus viral sejauh mana lagi, baru polisinya gerak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumut telah menetapkan kebijakan penghapusan retribusi masuk ke kawasan wisata Sidebuk-debuk. Kebijakan ini diambil untuk menghilangkan polemik pungutan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata.

“Kita sudah komitmen tidak ada lagi pungutan kepada pengunjung. Ini menjadi langkah awal untuk menaikkan kelas objek pariwisata kita, kemudian akses yang lebih mudah juga sangat penting,” ujar Bobby usai menerima audiensi Bupati Karo Antonius Ginting di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan, pendapatan daerah tetap akan diperoleh melalui skema pajak dan retribusi dari pelaku usaha di kawasan wisata.

“Retribusinya dari situ, kemudian masyarakat kita yang akan bekerja di sana nanti seperti parkir, pengutip retribusi, petugas kebersihan, dan lainnya, kita alihkan mereka ke pekerjaan yang profesional,” ujar Antonius.

Ia menambahkan, skema tersebut telah disepakati oleh para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan wisata Sidebuk-debuk.