PT TPL, Penghasil Rayon Kualitas Tinggi tetapi Beri Pesangon Rendah

Hari ini, Selasa (14/7/2026), 6 dari 7 karyawan yang menolak PHK menjalani mediasi tripatrit kedua kali di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut. Mediasi pertama pada Senin (29/6/2026) tidak menemukan titik tengah.

Yakni dua belah pihak bertahan dengan pendirian masing-masing terkait pembayaran pesangon pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak beberapa waktu lalu. Dimana pihak TPL tetap pada keputusan PHK dan hanya bersedia membayar pesangon 0,5 X upah dan goodwill 0,5 X upah sesuai ketentuan PP 35 tahun 2021 pasal 43 Jo Pasal 45.

Sedangkan pihak pekerja yakni Yannike R Sitanggang Dkk menolak PHK jika perhitungan pesangon 0,5 X gaji pokok, dan hanya bersedia di-PHK dengan perhitungan pesangon 1,75 X Ketentuan Upah sesuai perjanjian kerjasama.

Sedangkan mediasi tripatrit kedua hari ini bukannya menemukan jalan tengah, proses mediasi seperti berjalan mundur. Pasalnya perwakilan PT TPL, yakni Hotman Sibuea dan Wiston Hutagaol tidak bisa menunjukkan surat penugasan khusus dariperusahaan. Sehingga mediasi tidak bisa dilakukan. Pihak Disnaker Sumut yang diwakili oleh.

"Awalnya mereka meminta kita menunjukkan surat kuasa dari karyawan kepada kita sebagai penasehat hukum, kita tunjukkan. Ketika kita meminta mereka menunjukkan surat kuasa atau penugasan khusus dari perusahaan, mereka tidak bisa menunjukkan, ini kah aneh," ujar Ronald Christian, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Partner selaku kuasa hukum karyawan.

"Ini sudah pertemuan ketiga (1 x klarifikasi, 2x mediasi) berarti keabsahannya perwakilan TPL dipertanyakan. Harusnya Disnaker ga kecolongan, itu kan syarat awal yang harusnya diminta surat kuasanya atau surat penunjukan kepada mereka sebagai perwakilan perusahaan. Berarti ada itikad tidak baik dari TPL, jangan-jangan mereka datang tidak mewakili perusahaan hanya inisiatif pribadi sehingga perusahaan tidak mengetahui apa yang dia lakukan di sini. Dia (Hotman) mengaku HRD, tapi berdasarkan hukum acara, di luar dan di dalam pengadilan dia harus membawa legalitas hukum," tegas Ronald.

Mediator dari Disnaker Sumut, Lemmy Pakpahan mengaku belum bisa mengomentari apa yang terjadi pada mediasi yang gagal hari ini. Menurutnya masih ada kesempatan terakhir untuk kedua pihak bermusyawarah mencari jalan tengah pada mediasi tripatrit ketiga, 28 Juli 2026 mendatang.

Secara keseluruhan, Ronald menilai apa yang dilakukan PT TPL adalah ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, semua regulasi ditabrak lari. Dari mulai proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak terhadap para karyawan diduga cacat prosedur, manipulatif, dan sarat kepentingan tersembunyi. Lebih parahnya lagi ada intimidasi pasca pengumuman PHK.

Ronald Christian membeberkan beberapa poin-poin krusial yang diduga dilanggar oleh pihak Perusahaan PT TPL:

Pertama: Proses PHK Cacat Prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Manajemen PT TPL secara nyata telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang tersebut dan Perjanjian Kerja Bersama.

PHK sepihak ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan normatif yang diwajibkan oleh hukum, dan menjadikannya sebuah tindakan yang batal demi hukum. Tidak hanya tahapan, bahkan juga adanya temuan kesalahan di aspek administratif seperti memberikan surat PHK terhadap para pekerja secara berulang ulang, memaksa para pekerja untuk menandatangani surat PHK dan yang lainnya.

Kedua: Alasan PHK yang tidak Jelas dan Manipulasi "Sosialisasi".

Hingga detik ini, pihak Perusahaan tidak pernah memberikan alasan objektif, sah, dan transparan yang mendasari keputusan PHK sepihak tersebut. Lebih jauh, pihak manajemen menggunakan cara-cara manipulatif dengan mengundang karyawan menghadiri agenda yang disebut sebagai "Sosialisasi Restrukturirasi Perusahaan". Namun, sesampainya di lokasi, agenda tersebut nyatanya dieksekusi sebagai proses PHK terhadap para pekerja. Tindakan menjebak ini merupakan bentuk intimidasi psikologis dan pelanggaran etika serius.

Bahwa di dalam agenda klarifikasi dan mediasi pertama yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara, pihak Perusahaan berdalil bahwa Perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi permintaan hak-hak para pekerja. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan surat yang dikirimkan Perusahaan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada 27 April 2026 yang menyatakan tidak ada efek / pengaruh ke kondisi keuangan Perusahaan yang artinya kondisi keuangan Perusahaan masih baik baik saja.

Ketiga: Penghitungan Hak-Hak Pesangon dan hak-hak lainnya para pekerja secara sepihak oleh perusahaan yang tidak berdasarkan hukum.

Pihak Perusahaan PT TPL secara sepihak telah mengeluarkan perhitungan kompensasi/pesangon. Ironisnya, nominal dari hak-hak para pekerja tersebut disodorkan tanpa adanya dokumen resmi yang menyatakan alasan yuridis di balik PHK. Bagaimana besaran pesangon dapat ditentukan secara valid jika alasan PHK tidak pernah dinyatakan oleh perusahaan?

Tidak hanya itu, Para Eks Pekerja juga telah menolak atas penghitungan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening para pekerja tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dan dasar pengali hak-hak pekerja yang tercantum di dalam surat PHK tersebut tidak jelas untuk menghitung Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) serta tanpa adanya Kesepakatan Bersama yang seharusya dituangkan dalam Perjanjian Bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Empat: Dugaan Kuat Agenda Tersembunyi PHK Sepihak di Balik Afiliasi Grup

"Kami menduga kuat bahwa PT TPL sengaja menyembunyikan alasan riil / sebenarnya di balik PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Langkah tergesa-gesa dan non-prosedural ini disinyalir berkaitan erat dengan kebijakan internal serta kepentingan strategis tertentu dari grup afiliasi besar yaitu Royal Golden Eagle (RGE) yang menaungi PT TPL, dengan mengorbankan hak-hak normatif para pekerja," ujarnya.

"Kami menyayangkan sikap Perusahaan PT TPL yang memilih menutup mata terhadap hukum positif di Indonesia. Kami menduga pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan ini mempunyai agenda terselubung dari grup yang terafiliasi dengan PT TPL ini." tegas Ronald.

Atas dasar empat kejanggalan itu, menjadi alasan pihak Para Pekerja/Karyawan menolak PHK. Selain itu mereka juga mendesak agar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara dan otoritas yang berwenang untuk memeriksa secara menyeluruh praktik ketenagakerjaan di PT TPL, serta meminta pihak manajemen untuk membatalkan PHK sepihak yang diduga cacat hukum atau Tidak SAH.

“Kami merupakan saksi-saksi hidup yang dapat memberikan keterangan lebih dalam mengenai proses operasional PT TPL dan grup dimana PT TPL berafiliasi. Yang kami minta adalah hak-hak kami diberikan sesuai amanat Undang Undang Ketenagakerjaan, bukan yang lain dan masih banyak para pekerja eks PT TPL yang nasibnya sama seperti kami akan tetapi masih takut berhadapan dengan Perusahaan untuk memperjuangkan hak-haknya. Manajemen PT TPL, khususnya HRD dan Direksi patut dipertanyakan.” tegas Yanike Sitanggang perwakilan dari pekerja yang mengajukan keberatan PHK sepihak PT TPL.

Mengapa pihaknya bersikeras tidak menerima pesangon 0,5 X Gaji Pokok, karena ada rekan mereka yang sudah menerima 1,75 X Upah. Ia tidak mau ada perlakukan yang berbeda-beda.

"Kita tahu ada yang sudah menerima pesangon 1,75 X Upah, kok kita cuma dikasi 0,5 X Gaji Pokok? Terus good will hanya 0,5 X gaji pokok. Harusnya kalo goodwill, perusahaan harusnya kasih dong 2 kali gaji, jadi kita ini bangga di-PHK dari TPL sebagai grup RGE. Bukan malah tebang pilih, ada yang 0,5 X Gaji ada yang 1,75 X Gaji," terang Yannike.