Ekonom Menilai B50 Bukan Hanya Hemat Devisa Tapi Pergeseran Subsidi
- Penggunaan B50 mulai 1 Oktober dinilai mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun per tahun dan mengurangi ketergantungan impor BBM, menurut pengamat ekonomi Gunawan Benjamin.
- Gunawan menyoroti potensi kenaikan harga Bio Solar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah perlu menjaga stabilitas harga produk turunan kelapa sawit.
- Ia menyarankan pengendalian pasokan dan harga CPO melalui kebijakan bea ekspor serta peran BUMN agar kebutuhan energi dan pangan tetap terpenuhi tanpa merugikan industri sawit nasional.
Medan, IDN Times – Penggunaan B50 yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Oktober mendatang tidak hanya membawa dampak positif pada penghematan devisa, tetapi juga berpotensi mengubah pola kebijakan subsidi pemerintah.
Dalam hal ini Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, menyoroti bahwa penggunaan B50 dapat menghemat devisa hingga 170 triliun per tahun dan mengurangi ketergantungan impor BBM dalam negeri.
1. Bio Solar dinilai tidak sepenuhnya aman dari gejolak harga minyak mentah dunia
Gunawan menjelaskan bahwa penghematan devisa ini dapat berdampak pada pengurangan tekanan mata uang Rupiah dan membuka ruang untuk pengendalian neraca pembayaran yang lebih leluasa.
Namun, ia juga menekankan bahwa harga BBM, khususnya Bio Solar (B50), tidak sepenuhnya aman dari gejolak harga minyak mentah dunia.
"Jika harga produk turunan kelapa sawit dibiarkan sepenuhnya mengacu kepada pasar, maka harga Biosolar berpeluang untuk disesuaikan (naik) harganya," ujarnya.
Oleh karena itu, (B50) ini akan menjadi isu yang sangat sensitif bagi masyarakat, terutama jika harga BBM naik.
2. Gunawan sarankan pemerintah untuk mengendalikan harga produk turunan kelapa sawit
Gunawan menyarankan pemerintah untuk mengendalikan harga produk turunan kelapa sawit dengan menggunakan kebijakan bea keluar ekspor produk minyak kelapa sawit. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan PT Agrinas dan BUMN lainnya untuk mengelola industri sawit dan mengendalikan sisi produksi.
"Pemerintah bisa saja melakukan apapun agar kebutuhan enerji dan pangan dalam negeri terpenuhi," tambahnya.
3. Pengendalian pasokan CPO bukan menjadi masalah pasokan tapi masalah alokasi
Gunawan juga menekankan bahwa pengendalian pasokan CPO bukanlah masalah pasokan, tetapi masalah alokasi yang nantinya akan membuat moratorium ataupun revisi kebijakan. Pengendalian pasokan CPO juga berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar global dan membuat dunia usaha kehilangan potensi pendapatan optimal.
Namun, Gunawan percaya bahwa pemerintah dapat menggunakan perusahaan BUMN untuk menyelamatkan kepentingan strategis pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan enerji dan pangan.
Dalam jangka panjang, Gunawan melihat bahwa penggunaan B50 dapat membawa dampak positif pada industri sawit dan perekonomian nasional. Namun, pemerintah harus tetap waspada dan mengendalikan harga produk turunan kelapa sawit untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif pada masyarakat.
