Mahasiswa di Pekanbaru Dianiaya Sekelompok OTK, Diduga Polisi

Sebelum peristiwa yang dialami Supriadi, ternyata dua kader PMII juga mengalami tindakan kekerasan di Polresta Pekanbaru. Kedua kader tersebut berinisial P dan S.

Keduanya mengaku mengalami tindakan kekerasan pada Jumat (3/7/2026). Dimana, saat itu keduanya hendak mengantarkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi. Namun naas, P dan S malah mendapatkan tindakan kekerasan oleh sejumlah oknum polisi di pos penjagaan. 

Gusti menerangkan, keduanya sempat hendak diseret ke area toilet yang tidak jauh dari pos penjagaan Polresta Pekanbaru. Ketika salah seorang korban berusaha mempertahankan diri, kepalanya disebut dihempaskan berkali-kali ke lantai oleh oknum polisi. 

"Tindakan itu sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Tindakan tersebut memang betul tidak manusiawi, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun, seolah bukan seperti perlakuan manusia," terang Gusti.

Menurutnya, tindakan represif terhadap masyarakat yang datang secara baik-baik ke kantor kepolisian telah mencederai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta merusak citra institusi Polri.

"Negara tidak boleh kalah oleh tindakan represif oknum aparat. Kantor kepolisian semestinya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan yang aman dan keadilan, bukan ruang yang menghadirkan rasa takut yang mengerikan," sebutnya.

Gusti juga menyindir keras tindakan aparat yang dinilainya menggunakan kekuasaan secara berlebihan.

"Surat harus dibalas dengan surat, bukan dengan dengkul, bukan dengan otot-otot yang kekar, bukan juga dengan kaki yang memakai sepatu yang tebal. Kita harus ingat, sepatu itu saja dari hasil keringat rakyat," terang Gusti.

Atas sejumlah insiden tersebut, PMII Provinsi Riau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolda Riau. PMII mendesak agar seluruh terduga pelaku pengeroyokan terhadap Supriadi dan dua kader lainnya segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, PMII meminta Polda Riau mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif dan tanpa pandang bulu, termasuk memproses siapa pun yang terbukti terlibat tanpa memberikan perlindungan kepada pihak tertentu.

PMII juga meminta jaminan keamanan bagi korban, saksi dan seluruh pihak yang memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung.

Tak hanya itu, Kapolda Riau juga diminta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

PMII menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

"PMII Riau tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian dan keadilan bagi korban. Apabila penanganan perkara ini berjalan lamban atau tidak profesional, PMII Riau akan melakukan langkah-langkah bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan," jelas Gusti mewakili organisasi tersebut.

Di akhir pernyataannya, PMII menegaskan bahwa keadilan tidak cukup hanya disampaikan melalui konferensi pers.

"Keadilan tidak boleh berhenti di meja konferensi pers. Keadilan harus hadir dalam tindakan nyata. Tangkap pelaku, usut tuntas dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu," pungkasnya.

Sementara itu, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Pekanbaru melakukan pendampingan terhadap korban dan akan mengawal kasus tersebut hingga terungkap secara terang-benderang. Demikian disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Riset PBH Peradi Pekanbaru Gita Melanika.

"Seluruh pihak yang bertanggung jawab, kami minta diproses sesuai hukum yang berlaku, serta para korban memperoleh keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan," terang Gita.

Gita menyebut, pihaknya menduga kuat bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Supriadi memiliki keterkaitan erat dengan sikap kritis dan keberaniannya mengawal proses hukum atas dugaan tindak kekerasan yang sebelumnya terjadi di Polresta Pekanbaru.

"Apabila dugaan tersebut benar, maka peristiwa ini bukan lagi sekadar tindak pidana kekerasan biasa, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap seseorang yang sedang memperjuangkan keadilan dan mengawal penegakan hukum. Hal demikian merupakan ancaman serius terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mencari keadilan," sebutnya. 

Atas hal tersebut, PBH Peradi Pekanbaru mengingatkan, agar tidak ada pihak mana pun yang menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, maupun tindakan represif untuk membungkam suara kritis masyarakat atau aktivis yang sedang memperjuangkan keadilan. Yang mana, negara hukum tidak boleh tunduk pada kekerasan.

"Kami mendesak Kapolda Riau untuk mengusut secara tuntas dua rangkaian peristiwa dugaan kekerasan tersebut secara profesional, transparan dan independen. Kemudian mengidentifikasi, menangkap, serta memproses hukum seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat oknum anggota kepolisian," pinta Gita.

"Lalu memberikan perlindungan hukum kepada para korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi maupun tekanan dalam proses hukum. Terakhir, menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas institusi," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol M Hasyim Risahondua mengaku pihaknya telah menerima laporan penganiayaan yang dialami oleh Supriadi. Laporan tersebut diterima pihaknya pada Minggu (5/7/2026) malam dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/373/VII/2026/SPKT/POLDA RIAU.