Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Kamisan Medan, Rapor Merah Rezim Prabowo: Makanan Diracun, Udara Dicemari

22 Oct 2026, 21:02 WIBKota Medan5 min read

Teatrikal Dewi Keadilan sebagai bentuk protes dalam Aksi Kamisan di Kota Medan, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Aksi Kamisan Medan menggelar teatrikal Themis sebagai kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan penilaian atas kondisi hukum serta HAM.
Rapor merah memuat 10 bidang bernilai F, termasuk demokrasi, ekonomi, konflik agraria, dan program Makan Bergizi Gratis.
Massa juga menyoroti perlindungan kelompok rentan, konflik Papua, serta penanganan bencana ekologis di Sumatra dan Sulawesi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Juni 2025

Perizinan tambang di Raja Ampat masuk dalam daftar persoalan yang disoroti Aksi Kamisan Medan.

2025–2026

Aksi Kamisan Medan menyinggung penangkapan orang dalam demonstrasi, penghapusan konten demonstrasi, serta penanganan korban bencana ekologis di Sumatra.

2026

Revisi UU TNI dan UU Polri masuk dalam daftar persoalan yang disorot.

Kamis (22/10/2026)

Aksi Kamisan ke-128 berlangsung di titik nol Kota Medan. Massa membawa teatrikal Themis dan rapor merah pemerintahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Aksi Kamisan Medan memaparkan rapor merah berisi penilaian terhadap 10 bidang pemerintahan yang seluruhnya bernilai F.
Who?
Aksi Kamisan Medan, Hagana dari KontraS Sumut, dan Richard Hutapea dari LBH Medan.
Where?
Aksi berlangsung di titik nol Kota Medan.
When?
Kamis (22/10/2026), dalam Aksi Kamisan ke-128.
Why?
Massa menyampaikan kritik terhadap persoalan HAM, ruang demokrasi, ekonomi, konflik agraria, perlindungan kelompok rentan, dan penanganan bencana.
How?
Kritik disampaikan melalui teatrikal Themis, map merah sebagai simbol rapor, serta pemaparan daftar 25 persoalan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Aksi Kamisan Medan membuat pertunjukan tentang Themis, simbol keadilan, untuk mengkritik pemerintah Prabowo-Gibran. Mereka membawa rapor merah dengan nilai F untuk sepuluh bidang, seperti HAM, ekonomi, dan bencana. Mereka juga membahas konflik Papua, kelompok rentan, dan program makanan. Aksi ini berlangsung di Kota Medan pada 22 Oktober 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Aksi Kamisan Medan mencatat berbagai persoalan dalam satu rapor yang mencakup HAM, demokrasi, ekonomi, lingkungan, kelompok rentan, dan bencana. Penyusunan catatan tersebut memperlihatkan upaya massa menyampaikan kritik secara terarah, disertai rincian kebijakan dan persoalan yang mereka nilai belum terselesaikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Seorang massa aksi mematung dengan kostum Themis, dewi keadilan dalam mitologi Yunani. Matanya tertutup kain hitam. Tangan kirinya memegang neraca. Tangan kanan memegang pedang. Namun pedang itu tidak mengarah ke bawah. Sosok yang dikenal sebagai Justitia dalam ilmu hukum itu, meletakkan pedang ke lehernya sendiri.

Teatrikal ini menjadi bentuk kritik kelompok Aksi Kamisan Medan terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto – Rakabuming Raka. Mereka menyebut, bahwa Themis sendiri sebagai simbol hukum harus membunuh dirinya sendiri, karena tidak sanggup lagi melihat jalannya pemerintahan yang ada.

“Makanan diracun, udara kita dicemari. Hukum tidak lagi menjadi panglima tertinggi. Teatrikal ini menjadi bentuk kritik kita terhadap pemerintah yang hari ini abai terhadap Hak Asasi Manusia,” ujar Hagana, pentolan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut dalam Aksi Kamisan ke-128 di titik nol Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam aksi itu, massa juga membawa map merah sebagai simpol rapor untuk pemerintahan. Mereka memberi catatan panjang kegagalan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Bertolak belakang dengan apa yang diagungkan pemerintah dalam beberapa hari belakangan.

Penilaian Rakyat: Rapor Merah Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran. Begitu judul rapor itu. Setidaknya, ada 10 bidang yang menjadi pokok penilaian. Seluruhnya bernilai F.

Dalam dunia kampus, jika mahasiswa mendapat nilai F, maka dia dinyatakan gagal.

10 bidang yang jadi penilaian mulai dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, ekonomi, hingga penanganan bencana. Setiap bidang disertai kritik terhadap kebijakan dan berbagai persoalan yang menurut mereka belum terselesaikan.

Rapor itu juga memuat daftar 25 persoalan yang menjadi sorotan publik. Di antaranya penangkapan anak muda dalam demonstrasi, kenaikan tunjangan DPR, penanganan bencana ekologis di Sumatra, hingga persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1. HAM, demokrasi, dan kebebasan sipil jadi sorotan kritis

Aksi Kamisan Medan merilis rapor merah untuk rezim Prabowo - Gibran dalam unjuk rasa, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Hagana bilang, persoalan HAM dan ruang demokrasi menjadi salah satu perhatian utama dalam rapor merah yang dipaparkan. Mereka menyoroti penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dinilai masih mandek, termasuk persoalan pengungkapan kebenaran sejarah.

Dalam dokumen tersebut, massa turut mengkritik penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan pernyataan Fadli Zon yang mereka nilai menyangkal pemerkosaan massal pada 1998.

“Kriminalisasi, kekerasan, intimidasi masih terjadi terhadap aktivis. Situasi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam upaya pemenuhan hak korban dan penegakan keadilan,” ujar Richard Hutapea dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Kritik serupa diarahkan pada jaminan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Aksi Kamisan Medan menyinggung penangkapan ribuan orang dalam demonstrasi sepanjang 2025–2026, penghapusan konten demonstrasi, serta penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pihak yang dikaitkan dengan aksi tersebut.

Dokumen itu mencatat 486 konten demonstrasi diturunkan, 51 orang dijerat UU ITE, serta 423 serangan terhadap pembela HAM selama dua tahun pemerintahan. Salah satunya adalah Andrie Yunus, yang disiram air keras diduga dilakukan aparat militer.

Selain itu, mereka mengkritik meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam urusan sipil. Pendirian batalion teritorial pembangunan, pembentukan komando daerah militer (Kodam) baru, serta revisi UU TNI dan UU Polri pada 2026 masuk dalam daftar persoalan yang disorot.

“Bagi Aksi Kamisan Medan, rangkaian persoalan tersebut berkaitan dengan ruang demokrasi dan perlindungan warga ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah,” sambung Hagana.

2. Ekonomi rakyat, kesejahteraan, dan konflik agraria ikut disorot

Aksi Kamisan Medan merilis rapor merah untuk rezim Prabowo - Gibran dalam unjuk rasa, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Persoalan ekonomi menjadi kelompok catatan berikutnya. Rapor merah tersebut menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan industri, besarnya jumlah pekerja informal, serta persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji.

Dokumen itu menyebut sekitar 59 persen pekerja berada di sektor informal. Rapor tersebut juga mengutip riset CELIOS yang menyatakan 75 persen masyarakat mengaku stres akibat kebijakan pemerintah.

Kritik dalam rapor tidak berhenti pada persoalan pekerjaan dan daya beli. Massa juga menyoroti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), pembentukan Danantara, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta pemangkasan transfer ke daerah.

Dalam dokumen itu, kebijakan anggaran dipersoalkan karena dinilai berpotensi mengurangi ruang pelayanan publik dan membebani masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga masuk dalam daftar kritik. Rapor tersebut menyinggung dugaan keracunan dalam program MBG, persoalan korupsi, serta dampak program yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pada aspek lingkungan dan penguasaan tanah, Aksi Kamisan Medan menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan perluasan food estate yang menurut mereka memicu penggusuran serta kerusakan lingkungan.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan petani, termasuk di Padang Halaban, Sumatra Utara yang tidak lupty dari radar publik.

“Konflik berkepanjangan menunjukkan persoalan dalam perlindungan hak atas tanah dan pelaksanaan reforma agrariam,” kata Richard.

Persoalan lain yang masuk daftar ialah perizinan tambang di Raja Ampat pada Juni 2025. Berbagai catatan itu memperlihatkan bahwa kritik massa tidak hanya menyasar kebijakan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat.

3. Prabowo – Gibran juga bobrok menangani konflik Papua, perlindungan kelompok rentan hingga penanganan bencana

Aksi Kamisan Medan merilis rapor merah untuk rezim Prabowo - Gibran dalam unjuk rasa, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bidang lain yang mendapat sorotan adalah perlindungan perempuan, kelompok minoritas, masyarakat Papua, serta penanganan bencana. Dalam rapor tersebut, Aksi Kamisan Medan menyinggung kekerasan berbasis gender terhadap pembela HAM, kebutuhan pemulihan perempuan penyintas konflik di Aceh dan Papua, hingga minimnya perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam situasi bencana.

Dokumen itu juga menyoroti penolakan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ+, tes HIV paksa, dan kekerasan terhadap transpuan.

Mereka turut mempersoalkan pengategorian LGBTIQ+ sebagai ancaman nonmiliter dalam Perpres 111/2025. Menurut rapor tersebut, hal itu menimbulkan persoalan terkait prinsip nondiskriminasi.

Di Papua, massa menyoroti konflik bersenjata dan kekerasan yang masih berlangsung. Mereka menilai perlindungan warga sipil dan penyelesaian konflik secara damai masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas.

Sementara itu, penanganan bencana menjadi bagian penting dalam catatan dua tahun pemerintahan. Rapor tersebut menyoroti pemangkasan anggaran penanganan bencana,

“Sampai saat ini kondisi wilayah Sumatra belum pulih, Karhutla tidak bisa ditangani,” ujar Richard.

Dokumen itu menyinggung kebakaran yang berulang, dampaknya terhadap ruang hidup manusia dan satwa, serta alih fungsi lahan bekas terbakar menjadi perkebunan sawit.

Dalam daftar 25 persoalan, massa turut memasukkan penanganan korban bencana ekologis di Sumatra sepanjang 2025–2026 dan penanganan korban gempa di Sulawesi.

“Rapor ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan seharusnya berpihak pada rakyat, bukan justru melahirkan dan memperpanjang penderitaan,” pungkas Hagana.