Harga Pangan Naik, Petani Belum Untung Karena HPP Makin Tinggi
- Harga pangan seperti cabai, beras, dan daging sapi naik pada Mei 2026, dipicu kenaikan biaya produksi dan potensi inflasi yang sudah diantisipasi sejak awal.
- Pengamat menilai harga belum mencerminkan HPP sebenarnya; jika tidak disesuaikan, petani dan peternak bisa rugi serta memicu masalah pasokan ke depan.
- Kenaikan harga belum sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih lemah, sementara pemerintah diminta fokus memperkuat sektor produktif daripada hanya mengandalkan bantuan sosial.
Medan, IDN Times - Harga sejumlah kebutuhan pokok pada pekan kedua Mei 2026 mulai menunjukkan tren kenaikan. Cabai, tomat, daging sapi, beras, dan beberapa sayuran lainnya tercatat naik di pasar.
Cabai masih ditransaksikan di kisaran Rp28.000–Rp33.000 per kg. Harga ini masih lebih rendah dari harga keekonomian. Beras medium berada di level Rp13.800–Rp14.300 per kg di tingkat penggilingan, padahal harga gabah kering giling sudah menyentuh Rp8.000 per kg.
Daging sapi juga naik ke kisaran Rp140.000 per kg. Kenaikan ini mengikuti harga sapi hidup yang kini mencapai Rp64.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp55.000–Rp57.000 per kg. Sementara tomat dijual Rp18.000 per kg karena pasokan yang menurun.
1. Potensi inflasi pada Mei dan Juni sudah diwanti-wanti
Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya mencerminkan biaya produksi yang ditanggung petani dan peternak. Ia menyebut potensi inflasi pada Mei dan Juni sudah diwanti-wanti sebelumnya akibat naiknya Harga Pokok Produksi [HPP] berbagai komoditas pangan.
“Kenaikan HPP untuk banyak komoditas pangan akan alami kenaikan. Dominannya dipicu oleh kenaikan harga input produksi yang sangat potensial memicu kenaikan harga produk pertanian,” ujarnya.
Selain kenaikan harga, konsumen juga mulai merasakan shrinkflation atau pengurangan kuantitas barang dengan harga yang tetap. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat terasa semakin tertekan.
2. Jika harga tidak disesuaikan dengan HPP, petani dan peternak yang akan dirugikan
Gunawan menyoroti, meski banyak komoditas belum mencerminkan harga keekonomian, masyarakat sudah lebih dulu mengeluhkan kenaikan harga.
“Yang menjadi persoalan adalah masyarakat justru mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan saat ini. Padahal banyak komoditas lainnya yang belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian,” katanya.
Menurutnya, jika harga tidak disesuaikan dengan HPP, petani dan peternak yang akan dirugikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah pasokan di kemudian hari.
“Masih banyak komoditas pangan yang berpeluang naik menyesuaikan HPP. Karena kalau tidak naik maka petani atau peternak pasti dirugikan. Hal seperti ini akan menjadi masalah di kemudian hari,” jelasnya.
3. Kenaikan harga ini belum sejalan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya
Dia menilai kenaikan harga ini belum sejalan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Keluhan konsumen makin sering terdengar seiring dinamika harga yang cenderung naik belakangan ini.
Gunawan menekankan, tugas berat pemerintah ke depan adalah memperbaiki daya beli secara struktural, bukan hanya mengandalkan bantuan sosial.
“Pemerintah berpeluang terjebak pada kebijakan bantuan sosial dibandingkan dengan pemulihan daya beli dengan mendorong pemulihan kinerja sektor usaha produktif,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa intervensi harga tanpa insentif bagi produsen tidak akan menyelesaikan masalah.
“Dan tidak mungkin pemerintah menempuh jalan dengan mengintervensi harga tanpa insentif ke produsen, para petani maupun peternak,” tutupnya.
