WALHI Nilai Airlangga Hartarto Memihak Kepentingan Asing di Rempang

Menanggapi hal tersebut, Direktur WALHI Riau, Boy Even Sembiring menyayangkan pernyataan Airlangga kepada publik tersebut.

Menurut Boy, pernyataan Airlangga menunjukan sikap kepemimpinan yang anti demokratis, dengan mengaitkan penolakan masyarakat dengan ketidaksenangan Singapura, Malaysia, bahkan NGO.

“Seharusnya Airlangga melihat bahwa masyarakat di Pulau Rempang saat ini mayoritas masih terus menolak tahapan relokasi yang sedang digadang-gadang untuk pembangunan PSN Rempang Eco City,” kata Boy, Rabu (15/5/2024).

Masih kata Boy, pernyataan yang disampaikan Airlangga terkait investasi-investasi tersebut memperlihatkan posisinya sebagai pengabdi kepentingan negara asing.

Hal itu disebabkan oleh penilaian bahwa Airlangga tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat, yang telah menjaga tanah ulayat mereka selama berturut-turut.

“Pernyataan Airlangga malah memperlihatkan posisinya sebagai pengabdi kepentingan asing, yang atas nama investasi rela menyerahkan saudara setanah airnya untuk digusur, dirampas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hingga mencerabut akar identitas local mereka,” ujarnya.

Bahkan, Boy juga menyayangkan tindakan-tindakan yang terjadi di Pulau Rempang, di mana pihak-pihak tertentu melakukan tindakan adu domba kepada masyarakat setempat, agar perjuangan masuarakat terpecah belah.

“Bahkan tidak sedikit tindakan-tindakan di Pulau Rempang yang kami lihat dilakukan dengan mengadu antar masyarakat, bahkan memberi sejumlah uang kepada beberapa orang untuk merayu masyarakat agar berpindah dari kampungnya. Realitas ini nyata, bisa ditanyakan kepada masyarakat atau beberapa orang yang keluar dari masa tahanan,” tutupnya.

Kampung Tua Sembulang Hulu, di Pulau Rempang menjadi salah satu kawasan yang seluruh masyarakatnya masih konsisten dalam menolak upaya relokasi yang dilakukan pemerintah.

Di lokasi tersebut, 100 persen masyarakatnya masih terus menyuarakan penolakan relokasi untuk kepentingan investasi PSN Rempang Eco-City.

Salah seorang warga Kampung Tua Sembulang Hulu, Wadi mengatakan, upaya penolakan yang terus dilakukan masyarakat setempat hanya untuk menjaga tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun menurun.

“Di Sembulang Hulu seluruh masyarakatnya masih menolak di relokasi, tidak hanya di Sembulang Hulu, tapi beberapa kampung tua lainnya turut menolak untuk direlokasi. Kami hanya menjaga tanah Melayu yang diwariskan leluhur kepada kami. Tanah ini sudah kami tempati selama turun-menurun selama ratusan tahun, jauh sebelum BP Batam ada di Batam,” kata Wadi.

Menurutnya, upaya mengedepankan perekonomian Indonesia melalui proyek-proyek strategis adalah hal yang baik, bagi kemajuan ekonomi masyarakat setempat.

Akan tetapi, menggusur dan membahayakan masyarakat yang sudah tinggal selama turun menurun di suatu wilayah, untuk kepentingan ekonomi adalah hal yang buruk dan dapat dipertentangkan.

“Kami minta tempat tinggal kami tidak di gusur. Tindakan itu yang terus kami tentang di dalam persoalan ini, sampai matipun tanah Melayu ini akan terus kami pertahankan,” tegasnya.