Tolak Omnibus Law, Buruh di Sumut akan Mogok Kerja Sampai 8 Oktober

Kata Willy , pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memang dipaksakan. Selain itu, unjuk rasa penolakan Omnibus Law mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Ada indikasi soal upaya menggagalkan aksi buruh di Sumut.

“Kami tetap pada pendirian, dengan tetap melakukan Penolakan Omnibus Law Karena kami anggap itu merampas hak buruh secara terang terangan,” ungkapnya.

Bagi Willy Omnibus Law akan membuat buruh semakin tertindas. UU Cipta Kerja ini dianggap semakin tidak memanusiakan buruh. “Setelah zaman Belanda hak normatif buruh terus ditingkatkan, justru di era presiden Jokowi hak buruh dikebiri terang-terangan, bahkan di hapus nama UU Ketenagakerjaan menjadi Cipta Kerja,” ungkapnya.

Omnibus Law bagi FSPMI tak lain merupakan UU untuk pengusaha. Tidak ada lagi perlindungan bagi kaum buruh.

“Upah akan jadi murah, pesangon dikurangi sangat jauh bahkan bisa dikatakan sulit mendapatkannya lagi, outsourcing kontrak kerja seumur hidup, itu artinya UU tersebut melegalkan perbudakan terang terangan, sanksi pidana ketenagakerjaan dihilangkan, Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas masuk dan lainnya,” ujar Willy.

Aksi buruh juga terjadi di Deli Serdang. Tepatnya di Jalan Medan-Tanjung Morawa, KM 13. Mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap Omnibus Law. Mereka juga berorasi.

Sekretaris Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Deli Serdang, Ryan Sinaga mengatakan bahwa aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law pada hari ini mereka lakukan di lebih dari 15 titik.

"Kita melakukan penolakan Omnibus Law yang diputuskan secara sepihak seakan-akan kejar tayang, tanpa memperdulikan kesejahteraan kaum buruh. Kami menyatakan sikap menolak hal tersebut dari pabrik-pabrik kami," ungkapnya.