Sumut Belum Ajukan PSBB, Gubernur Edy: Masih Dalam Pembahasan
Medan, IDN Times – Angka sebaran virus corona diprediksi akan terus meningkat. Belum tahu juga kapan berakhirnya wabah ini.
Masyarakat terus dihantui ketakutan. Takut tertular corona. Atau juga takut terkena imbas kelumpuhan ekonomi yang mengancam.
Pemerintah pusat sudah membuat aturan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam aturan itu, pimpinan daerah harus melakukan pengajuan sebelum memberlakukan PSBB di daerahnya. Data perkembangan kasus di daerah juga menjadi salah satu syarat pengajuan PSBB.
Sumatera Utara, sampai saat ini belum juga mengajukan PSBB ke pusat. Padahal kasus di Sumatera Utara cukup signifikan. Angka pasien positif COVID-19 sudah tembus 56 orang (data per 5 April 2020).
1. Gubernur Edy mengaku soal PSBB masih dalam pembahasan
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku masih melakukan pembahasan konsep PSBB yang akan diajukan ke Kemenkes. "Sedang kita konsep," ujar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kepada wartawan di rumah dinasnya, Senin (6/4).
Edy pun tak mendetail sampai kapan pembahasan PSBB itu rampung dan diajukan. Mereka masih terus melakukan kajian. "Kita yang menkonsepnya. Sehingga batasan mana yang memerlukan bantuan pusat atau di atasi pemerintah," ujar Edy.
2. Dampak ekonomi juga jadi pembahasan utama Edy Rahmayadi
Edy juga tengah membahas soal dampak ekonomi akibat pandemi corona berkepanjangan. Dia sudah melakukan rapat dengan para wali kota dan bupati untuk membahas soal itu.
“Itu yang harus kita pikirkan,” imbuhnya.
Namun Edy tak mendetial lebih jauh skenario untuk bantuan kepada rakyat yang terkena dampak. "Akibat COVID-19 ini dia bisa menjadi ada orang-orang yang menengah ke bawah menjadi perlu ada bantuan ekonomi. Miskin baru namanya itu. Nah, itulah tanggung jawab sekarang pemerintahan daerah. Nanti kita lihat apa berupa sembako apakah tunai,” pungkasnya.
3. Pemerintah harus lebih cepat ambil kebijakan dari pergerakan virus
Penanganan COVID-19 mendapat kritikan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara Utara. KontraS berpendapat, penanganan kesehatan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Jangan sampai, penanganan malah tebang pilih dan terkesan mendiskriminasi masyarakat.
Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam juga mendesak supaya PSBB segera diterapkan. Tentunya dengan alur yang ada. Supaya gerak penanganan COVIC-19 tidak tumpang tindih.
"Meskipun yang dilakukan pemerintah pusat ini sangat terlambat. Tapi harus dilakukan pendataan. Jadi bisa efektif PSBB itu. Dengan menjunjung tinggi HAM. Negara harus bekerja lebih cepat dari penyebaran virus. Kehadiran negara dibutuhkan bukan lagi lewat imbauan. Negara sekarang dibutuhkan untuk ketersediaan di lapangan, memastikan semuanya terpenuhi,” ungkap Amin.
