Medan, IDN Times – Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo sudah meneken peraturan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menyusul peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 kian masif.
Di Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi juga tengah merampungkan konsep yang akan diterapkannya. Ada skenario pemblokiran wilayah hingga penanganan dampak ekonomi yang akan dilakukan.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan jika pihaknya saat ini tengah membahas soal pembatasan wilayah untuk melaksanakan PSBB. Wilayah yang terjangkit atau memiliki indikasi potensi penularan yang besar akan diklasifikasikan .
“Pembatasan zona yg saat ini sedang direncanakan terkhusus ada zona merah, nah Sumut ini sudah zona merah belum? Khususnya Medan, masih merah-merah jinggalah itu, masih merah jambu, inilah pembatasan-pembatasan yg kita lakukan,” ujar Edy di sela peninjauan RS Martha Frisca yang dijadikan tempat rujukan pasien COVID-19.
Edy pun bercerita soal pemantauannya di Kabupaten Tapanuli Utara. Masyarakat di sana, kata Edy masih biasa saja menghadapi wabah. Padahal sudah ada 1 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang di rawat di sana.
“Nah ini yg sedang kita konsep pembatasan wilayah dengn skala besar. Yang saya maksud di sini skala prioritas. Mana yg nanti kita blokir mana yg nanti kita batasi. Tak bisa juga kita hajar semuanya, kehidupan ini harus tetap jalan,” ungkap Edy.
Mantan Ketua Umum PSSI itu pun kembali mengimbau, cara yang paling aman untuk mencegah COVID-19 adalah tetap berada di rumah. Untuk yang masih bekerja di luar rumah, tetap utamakan keselamatan dengan menjaga kebersihan dan hindari keramaian.
“Dampak-dampak ekonomi yang diakibatkan dari kegiatan darurat ini akan kita siapkan. Kami provinsi Sumut dengan wali kota dan bupati sudah merumuskan program-program yang mengarah kepada kepentingan darurat yang diakibatkan oleh COVID-19. Kemudian merelokasikan dana juga kepada yang bersangkutan menjadi prioritas COVID ini. Hal itulah nanti kita gunakan utk mengantisipasi dampak ekonomi yang diakibatkan COVID ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Edy juga mengakui soal kesulitan penanganan COVID-19. Salah satunya adalah masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal lewat jalur-jalur tikus. Sehingga pemerintah sulit untuk melakukan pemantauan.
Sementara, untuk yang melewati pintu pelabuhan akan ditangani secara serius. “Orang-orang ini kita siapkan rapid test. Apabila orang itu ada tanda-tanda suhu badan naik, batuk, pilek, kita siapkan tempat kita isolasi selama 14 hari,” pungkasnya.