Soal Perlindungan Hakim, Masinton: Bisa Diminta ke Polisi
Medan, IDN Times - Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Pengadilan Negeri Medan menyebut jika perlindungan terhadap profesi hakim belum maksimal dilakukan. Bahkan setingkat Ketua PN Medan hanya dijaga oleh seorang ajudan sipil.
Padahal, profesi hakim dinilai sangat rentan oleh intimidasi dan bentuk kriminalisasi lainnya.
Hal ini menyusul dugaan pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin pekan lalu. Keamanan dan perlindungan terhadap hakim menjadi sorotan pasca kasus itu.
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan jika perlindungan hakim perlu dimaksimalkan. Hal itu diungkapkannya, saat kunjungan kerja Komisi III ke Polda Sumatera Utara, Rabu (4/12).
1. Perlindungan fisik dan fasilitas tunjangan harus diperhatikan
Masinton mengatakan, Hakim perlu perlindungan fisik dan dukungan tunjangan fasilitas lainnya. Karena hakim adalah profesi setingkat pejabat.
“Maka perlindungan terhadap hakim kita, yang menangani perkara besar, harus ada bentuk perhatian. Khususnya keselamatan keluarga dan hakim tersebut,” ungkap wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu.
2. Hakim bisa minta polisi jika perlu pengamanan ekstra
Masinton pun mengatakan jika seorang hakim bisa meminta kepolisian untuk melakukan pengamanan.
“Jadi kalau ada merasa perlu keamanan tidak perlu sungkan, tidak perlu berlama-lama untuk mengajukan perlindungan,” tukasnya.
3. MA harus memberikan perhatian pada hakim di daerah
Masinton juga mengkritisi soal penganggaran Mahkamah Agung yang terkesan tersentralisir di Jakarta. Sehingga dia meminta Mahkamah Agung untuk juga memperhatikan kondisi hakim di daerah.
“khususnya di wilayah kepulauan , daerah-daerah terpencil. Jadi postur penganggaran Mahkamah Agung menurut saya harus mengalokasikan anggaran kepada fasilitas Hakim di daerah-daerah termasuk bagian dari anggaran untuk pengamanan,” tukasnya.
Dia kembali menegaskan jika perlindungan keamanan hakim sangat penting. Apalagi hakim yang sedang menangani kasus besar potensial.
