Sengketa Tanah Ulayat di Desa Martelu, Dua Kades Diduga Terlibat

Mendengar itu, perwakilan warga Desa Martelu menghargai ucapan Febri sehingga tidak lagi mempersoalkan tidak hadirnya kedua pimpinan desa itu. Satu persatu dari perwakilan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan kedua kepala desa tersebut dinilai telah melanggar hukum.

Di antaranya surat keterangan tanah “Shipon” di Desa Martelu namun dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju. Kemudian, nomor register surat di halaman depan berbeda dengan di dalam. Lalu ada nama yang membubuhkan tanda tangan tetapi yang bersangkutan sudah lama meninggal dunia.

Mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan terjadinya bencana alam karena di lahan “Shipon” yang sedari dulu ditanami pepohonan kini sudah ditebangi oleh pihak pembeli. Untuk itu, warga meminta Camat melakukan tindakan secepatnya, baik mempertemukan warga Desa Martelu dengan oknum yang diduga terlibat menjual tanah tersebut. Kemudian menghentikan segala aktivitas dan penebangan pohon di lahan itu sampai persoalan selesai.

“Nanti akan kita lakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 20 Januari dan kita undang kedua kepala desa itu secara resmi. Pihak kepolisian beserta Koramil juga kita undang untuk menyaksikannya,” janji Febri.

“Besok juga akan kita buat surat agar pengerjaan di lahan itu dihentikan sementara karena ada sengketa,” tambahnya.

Juru bicara warga Desa Martelu, Dedi Sinuhaji menyampaikan kekecewaannya karena Febri E Gurusinga tidak bisa menghadirkan Kepala Desa Martelu,Ernalem Tarigan dan Kepala Desa Sukamaju, Gover Helhose.

“Padahal pertemuan ini atas inisiasi Bapak Camat Sibolangit. Semalam dia menyakinkan kedua kepala desa yang kami duga terlibat menjual tanah hadir di pertemuan hari ini. Namun kenyataannya dia tak mampu, ada apa ini? jadi bertanya-tanya kami,” ungkap Dedi usai pertemuan.

Pun begitu, lanjut Dedi, pihaknya tetap menghargai hasil pertemuan. Di antaranya, Camat Sibolangit berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan. Lalu menyurati pihak pembeli agar tidak melakukan penebangan di lahan tersebut.

“Jika tidak direalisasikan, jangan salahkan kami, Masyarakat Desa Martelu akan melakukan sebuah tindakan,” tegas Dedi.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2020 lalu. BPD Desa Martelu yang diketuai oleh Sopan Tarigan menggelar rapat desa dengan mendudukkan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Martelu.

Dalam rapat desa tersebut, Kepala Desa Martelu ,Ernalem Tarigan mengakui telah salah menelaah surat keterangan tanah di Martelu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju.

“Ya jelas itu semua sudah salah. Kalau harus kin aku hancur, itu resiko lah. Jadi bagaimana lagi harus ku buat,” ungkap Ernalam Tarigan, Kepala Desa Martelu.

Sementara itu, masyarakat Desa Martelu meminta agar Pemerintah Desa Martelu untuk mencabut surat yang salah tersebut, demi hukum. Namun hingga saat ini surat keterangan tanah yang dinilai cacat hukum diterbitkan oleh Kepala desa Martelu dan Sukamaju belum juga dicabut.