Selama 2025, 1.800 Hektare Hutan di Sekitar Danau Toba Terbakar
Medan, IDN Times – Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Danau Toba menjadi sorotan penting dalam beberapa waktu terakhir. Otoritas terkait menyebut, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2025, setidaknya 1.804,95 hektare lahan telah hangus akibat karhutla.
Sebanyak 40 kejadian di antaranya terjadi di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang meliputi tujuh kabupaten.
Data ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kawasan Geopark Danau Toba yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/7/2025).
1. Karhutla merusak lingkungan dan mengganggu pariwisata
Gubernur Bobby meminta agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat dan agama, terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Ia menegaskan pentingnya patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta pemetaan wilayah rawan kebakaran.
"Dalam beberapa bulan ini, laporan Karhutla terus mengancam keberlanjutan kawasan, merusak keanekaragaman hayati, mengganggu pariwisata, dan menurunkan kualitas udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat," ujar Togap saat membacakan arahan gubernur.
2. 40 kejadian terjadi di kawasan strategis Danau Toba
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut mencatat 40 kejadian Karhutla terjadi dari 1 Januari hingga 13 Juli 2025. Separuh dari kasus tersebut berada di wilayah KSPN Danau Toba. Daerah yang paling banyak terdampak adalah Kabupaten Samosir (12 kejadian), disusul Toba (9), Karo (8), Simalungun (4), Humbang Hasundutan (3), Tapanuli Utara (2), dan Dairi (3).
Kawasan ini diketahui telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark yang menyimpan nilai ekologis, geologis, dan budaya tinggi. Namun sayangnya, kawasan tersebut juga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat praktik pembakaran lahan.
3. Pemerintah fokus tingkatkan koordinasi dan pencegahan
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga, termasuk dengan TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga kementerian terkait, perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran lebih luas di masa mendatang.
"Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla," ucapnya.
