Proyek 'Jalan Keramik' Disebut Gagal, Arjuna: Hanya Memikirkan Uang

Menurut Arjuna, proyek-proyek yang sudah gagal tersebut tidak masuk akal. Apalagi, pengerjaan proyeknya selalu dilakukan setengah-setengah dan ditambah lagi proyek baru. Sehingga, terkesan tidak tuntas proyek yang mana pun.

Gagalnya pembangunan di Kota Medan, kata Arjuna, tidak lain disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD Medan. Dinilai bahwa, para anggota DPRD Medan hanya sebagai kacungnya Walikota Medan.

“DPRD Medan itu cuma makan gaji buta, fungsi legislasinya tidak ada. Mereka hanya duduk dan jadi kacung Bobby dan DPRD Medan sudah tidak dianggap lagi oleh Bobby,” katanya.

Terkait Miss komunikasi yang pernah disampaikan Bobby, menurut Arjuna hanya menjadi alasan. Seharusnya, komunikasi yang layak dilakukan Bobby adalah kepada DPRD Medan.

Arjuna kembali mengingat bahwa salah satu jalan di Kota Medan yang tidak pernah ada perawatan dan tidak pernah rusak ada di Jalan Sisingamangaraja.

“Sudah dibangun sekian puluhan tahun gak rusak. Itu beton. Kita lihat kualitas beton yang sekarang ini bagaimana, bisa gak imbangi kualitas beton yang di Jalan Sisingamangaraja,” jelasnya.

Di tahun 2022 dijelaskan Arjuna Jaya, bahwa anggaran untuk pembangunan jalan dan drainase di Kota Medan mencapai Rp1 triliun.

“Gak dipakai anggarannya, tapi Bobby menyatakan proyek sudah berjalan 85 persen tapi buktinya hujan sebentar banjir di daerah Setia Budi,” jelas Arjuna.

“Seharusnya anggota DPRD Medan yang marah kenapa bisa dibangun itu. Mereka tidak menjalankan tugasnya, buat apa mereka,” tambahnya.

Pemerintah Kota Medan sebelumnya melakukan proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal dan kontraktor harus mengembalikan uang sebesar Rp21 Miliar. Namun, hingga saat ini belum diketahui bagaiman perkembangan kontraktor dengan Pemerintah Kota Medan.

Arjuna menilai bahwa, dua proyek ini terlihat menonjol gagal di Kota Medan.

“Lampu pocong itu biar gak jalan dibuat jalan keramiknya terpleset pocongnya. Artinya, kedua proyek ini gagal,” ucapnya.

Kegagalan proyek ini dikarenakan tidak ada fungsi dari pihak DPRD Medan, untuk mengawasi Pemerintah Kota Medan.