Medan, IDN Times - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara digeruduk puluhan massa yang merupakan guru honorer di Kabupaten Langkat. Mereka datang menuntut keadilan atas dugaan kecurangan seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Rabu (13/03/2024).
Kehadiran mereka dipenuhi rasa kecewa sebab Polda Sumut dinilai terlalu lama mengusut tuntas kasus ini. Sebab terbukti sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kanit 3 Subdiv 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, Rismanto Jayanegara Purba mengatakan jika pihaknya telah melalukan penyelidikan. Bahkan telah menghimpun bukti-bukti yang masuk dari laporan para guru honorer.
"Sudah dilakukan penyelidikan. Kita simpulkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana," ujar Rismanto.
Dirinya menambahkan, terhitung sejak bulan Februari pihaknya sudah melakukan penyidikan, artinya kegiatan penyelidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan.
"Dalam hal ini Apa tujuan penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya," lanjutnya.
Rismanto membeberkan jika Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan, lebih tepatnya kemarin. Di mana dalam pemeriksaan tersebut lebih kurang melibatkan 30 orang saksi.
"Sekarang masih maraton. Saya tegaskan jika kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kadis pendidikan Langkat. Hari ini masih sedang dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai saksi. Artinya sampai saat ini lebih kurang kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi," kata Rismanto.
Karena penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana, Rismanto mengatakan jika hal tersebut merupakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional seorang penyidik.
"Ending-nya adalah harus ada tersangka, idealnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti penyidiknya tidak profesional," tegasnya.
Di depan awak media Rismanto menjelaskan jika dirinya sangat memahami bagaimana gejolak yang ada di masyarakat, terlebih yang dialami para guru honorer yang menginginkan proses terhadap kasus ini cepat menemukan siapa tersangkanya. Namun, Rismanto mengatakan jika proses hukum harus dilewati tahap demi tahap.
"Penegakan hukum ada tahap-tahapnya dan prosesnya. Proses hukum juga salah satunya adalah mencabut hak asasi seseorang, dalam hal ini pencabutan hak asasinya adalah pada saat dijalankan proses pidana, orang bisa dijatuhi pidana dan menjalani hukuman. Ini bagian dari pencabutan hak asasi seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat tertentu," kata Rismanto.
Lebih lanjut dirinya mengatakan jika setiap kegiatan yang pihaknya lakukan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak hanya didasarkan pada pressure.
"Di kita ada mekanisme dan tahapan. Saya tidak langsung mengatakan 'besok' atau kapan, tapi saya pikir dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama," janjinya.