19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana, Bantuan Rumah Belum Cair
Sebanyak 19 dari 21 kecamatan di Medan terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih berlangsung.
Pemko Medan mengalokasikan TKD dalam APBD 2026, memperluas layanan dokumen kependudukan di 21 kecamatan, serta merehabilitasi fasilitas kesehatan dan sarana persampahan.
Bantuan rumah rusak berat belum cair, sementara program terkendala isu teknis dan administrasi; Satgas PRR mengoordinasikan percepatan dengan tetap menjaga hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Medan, IDN Times - Sebanyak 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu. Hingga kini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berjalan dan menyisakan persoalan di lapangan.
Hal itu terungkap dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatra di Balai Kota Medan, Senin (28/9/2026).
Pj Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengatakan Pemko Medan telah memasukkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ke dalam APBD 2026 untuk penanganan pascabencana. Dana tersebut tidak hanya untuk fisik, tetapi juga untuk pelayanan dasar warga.
Salah satu yang dikebut adalah pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang dokumennya hilang saat banjir. Jika sebelumnya hanya di Dinas Dukcapil, kini pelayanan dibuka di 21 kecamatan.
"Setelah pascabencana, kami melakukan pelayanan di 21 kecamatan. Ini supaya masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan," ujar Erfin.
1. Pemko Medan juga merehabilitasi puskesmas dan pustu yang rusak serta membenahi sarana persampahan
Monitoring dan Evaluasi atau Monev Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatra (Dok. Diskominfo Medan) Selain adminduk, Pemko juga merehabilitasi puskesmas dan pustu yang rusak serta membenahi sarana persampahan. Saat bencana lalu, penumpukan sampah membuat proses pembersihan berjalan lambat karena keterbatasan armada.
Namun, ada yang masih mengganjal. Bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang sudah diterima warga, tetapi bantuan untuk rumah rusak berat hingga kini belum cair. Untuk jaminan hidup, Pemko Medan tidak mengusulkan karena ada perbedaan data yang masih perlu diklarifikasi.
2. Pelaksanaan program masih terkendala teknis dan administrasi
Monitoring dan Evaluasi atau Monev Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatra (Dok. Diskominfo Medan) Erfin mengakui pelaksanaan program masih terkendala teknis dan administrasi, termasuk perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
"Kami berharap dengan kehadiran tim Satgas PRR ini bisa memberikan dukungan untuk melakukan percepatan," katanya.
3. Percepatan harus tetap dalam koridor hukum
Monitoring dan Evaluasi atau Monev Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatra (Dok. Diskominfo Medan) Wakil Sekretaris Satgas PRR Wilayah Sumatra, Marsda TNI Mohammad Nurdin, menegaskan kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih tugas kementerian, melainkan mengurai persoalan di daerah.
"Satgas ini lebih kepada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul permasalahan di daerah yang ujungnya berdampak kepada masyarakat," kata Nurdin.
Menurutnya, percepatan harus tetap dalam koridor hukum karena dana yang digunakan adalah uang negara sehingga transparansi dan akuntabilitas wajib dijaga.
Usai rapat, tim Satgas PRR bersama BPBD dan perangkat daerah terkait langsung meninjau lokasi terdampak untuk evaluasi lapangan.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
