Dituding Merusak, Warga Dairi Tuntut Izin Lingkungan PT DPM Dicabut
Ratusan warga Dairi menggelar aksi untuk mengawal gugatan atas izin lingkungan PT Dairi Prima Mineral di PTUN Jakarta.
Warga menyoroti metode pengelolaan limbah, potensi ancaman terhadap sumber air, serta gangguan ekosistem hutan.
Masyarakat menuntut pencabutan SK Nomor 1437 Tahun 2026 terkait izin kelayakan lingkungan hidup PT DPM.
Dairi, IDN Times – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), kelompok mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Sumatra Utara, Kamis (12/10/2026). Aksi turun ke jalan ini digelar untuk mengawal persidangan gugatan warga atas izin lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Perlawanan masyarakat Dairi terhadap perusahaan tambang seng, timbal, dan sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga itu bukan yang pertama. Pada Mei 2025 silam, warga sebenarnya telah memenangkan gugatan atas izin lingkungan hidup perusahaan tersebut di tingkat Mahkamah Agung.
Namun, setahun berselang, tepatnya pada Mei 2026, masyarakat mendapati PT DPM kembali mengantongi izin kelayakan lingkungan hidup yang baru. Mereka kini menggugat Surat Keputusan (SK) Nomor 1437 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait izin tersebut.
"Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh selembar Surat Keputusan," tegas Susandi Panjaitan dari APUK dalam siaran persnya.
1. Tuding metode pembuangan limbah PT DPM mustahil dan jadikan warga kelinci percobaan
Warga Dairi berunjuk rasa di depan kantor bupati, Kamis (12/11/2026). (Dok: APUK) Penolakan warga bukan tanpa dasar ilmiah. Dalam dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) tahun 2025, PT DPM menyatakan tidak lagi menggunakan Tailing Storage Facility (TSF) untuk mengelola limbah pertambangannya, melainkan beralih menggunakan metode backfilling.
Berdasarkan kajian ahli pertambangan independen, Steve Emerman, yang dikutip oleh APUK, metode backfilling dilakukan dengan mencampur limbah tambang, semen, dan air hingga membentuk pasta, untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang bekas tambang.
Metode ini, terang Susandi, dinilai sebagai langkah yang mustahil dan baru pertama kali akan diuji coba di Indonesia, tepatnya di Dairi.
"Bahkan di negara China sekalipun, metode ini masih gagal. Kajian ini menjadi salah satu dasar masyarakat kembali melakukan penolakan. Masyarakat menolak untuk menjadi kelinci percobaan dalam pertambangan ini," ungkapnya.
2. Ancam sumber air bersih bagi 9.500 jiwa di delapan desa dan satu kelurahan
menolak penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM) Nomor 1437 Tahun 2026, Kamis (4/6/2026). (Dok: BAKUMSU) Bagi warga Dairi, urusan tambang bukan sebatas hitung-hitungan investasi ekonomi. Secara administratif, SK Nomor 1437 Tahun 2026 memang tampak sebagai keputusan pemerintah, namun dampak ekologisnya diklaim akan menghancurkan ruang hidup masyarakat di puluhan desa.
Luasan konsesi PT DPM dilaporkan mencakup 38 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Dairi. Sejumlah sumber mata air krusial warga berada persis di dalam atau berdekatan dengan batas konsesi tersebut.
Salah satunya adalah sumber air Lae Puccu yang menjadi tumpuan bahan baku air bersih bagi sekitar 9.500 jiwa yang bermukim di Desa Longkotan, Tungtung Batu, Siratah, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Huta Ginjang, serta Kelurahan Parongil. APUK mengklaim warga telah merasakan dampak nyata dari rentetan aktivitas perusahaan sebelumnya, mulai dari dugaan pencemaran Sungai Sikalombun, rusaknya lahan persawahan, hingga kematian ikan secara massal.
3. Harimau Sumatra turun gunung jadi sinyal rusaknya ekosistem hutan
Jejak harimau sumatra di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. (Dok: BBKSDA Sumut) Kerusakan akibat aktivitas tambang di Dairi tidak hanya memukul mundur hajat hidup manusia, melainkan turut mengancam kelestarian satwa liar. APUK menyoroti kemunculan Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Desa Bongkaras, Kabupaten Dairi baru-baru ini sebagai sinyal bahaya.
Turunnya predator puncak tersebut ke areal permukiman warga mengindikasikan bahwa ekosistem hutan telah terganggu secara masif. Aktivitas di dalam hutan memaksa satwa buas itu mengalihkan habitat alaminya demi bertahan hidup.
Dalam orasinya, APUK dan masyarakat Dairi dengan tegas menuntut pencabutan SK Nomor 1437 Tahun 2026. Mereka menilai bentang alam Kabupaten Dairi tidak layak untuk dieksploitasi oleh industri pertambangan.
"Pembangunan yang hadir ke Kabupaten Dairi harus melibatkan partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban atas pembangunan eksploitatif. Kami makan dari pertanian bukan dari tambang. Tolak perusahaan perusak lingkungan di Kabupaten Dairi," pungkasnya.
