FORINA Kecam India: 5 Bayi Orangutan Terancam Jadi Koleksi Taman Satwa
Lima bayi orangutan asal Indonesia diselundupkan ke India dan disita setelah jaringan perdagangan satwa liar internasional membawanya keluar negeri.
FORINA menolak rencana menjadikan kelima orangutan sebagai koleksi permanen Kebun Binatang Nandankanan karena dinilai bertentangan dengan prinsip konservasi.
FORINA mendesak Indonesia mengambil langkah diplomatik, meminta informasi resmi, serta mengajukan repatriasi kelima orangutan.
Medan, IDN Times- Bayangkan lima bayi balita diculik dari rumahnya. Dibawa melintasi samudra. Lalu dipaksa menjadi tontonan seumur hidup di negara asing.
Tragedi ini sedang menimpa lima individu bayi orangutan asal Indonesia. Mereka diselundupkan oleh jaringan perdagangan satwa liar internasional dan berhasil disita di India. Ironisnya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Negara Bagian Odisha, India, justru berencana menjadikan kelima satwa langka itu sebagai koleksi permanen di Kebun Binatang Nandankanan.
Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA) bersama 180 anggotanya meradang. Rencana India dinilai menginjak-injak moral konservasi internasional. Menguasai satwa korban penyelundupan jelas bukan langkah penyelamatan, melainkan eksploitasi berkedok pameran.
1. Induk direnggut dan dibunuh demi merampas bayi yang masih butuh asuhan
Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). (commons.wikimedia.org/Sascha Wenninger) Usia kelima bayi orangutan itu diperkirakan baru menginjak 1 hingga 1,5 tahun. Fase krusial. Pada umur ini, bayi orangutan masih sangat bergantung penuh pada air susu dan perlindungan induknya.
Di alam liar, fase ini diisi dengan proses belajar. Mengembangkan insting mencari makan. Membangun sarang. Bertahan hidup di kanopi hutan.
Namun mereka ada di sana. Asumsinya, ketika pemburu menangkap bayi orangutan, mereak akan membunuh induknya. Artinya, ada lima induk yang mati dalam rangkaian kejadian ini.
Pemburu nyaris mustahil mengambil bayi orangutan hidup-hidup tanpa menghabisi induk yang menjaganya mati-matian. Mengungkap jalur masuk kelima bayi ini ke India mutlak diperlukan untuk membongkar kejahatan berdarah di hulu perburuan.
2. Dalih konyol India jadikan korban penyelundupan sebagai trofi wisata
Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). (commons.wikimedia.org/Liliaini) Orangutan bukan satwa endemik India. Habitat asli kera besar ini hanya tersisa di hutan hujan Sumatra dan Kalimantan. Menjadikan mereka koleksi kebun binatang asing sama saja menormalisasi kejahatan lintas negara.
FORINA menegaskan orangutan bukan objek pameran. Bukan aset pariwisata untuk mendongkrak pamor kebun binatang. Alasan India yang menyebut belum ada negara yang mengajukan klaim resmi sama sekali tidak membenarkan penempatan permanen tersebut.
Sebagai spesies pemakan buah, peran ekologis mereka sangat vital. Menjadi agen penyebar biji untuk memastikan regenerasi dan keberlanjutan ekosistem hutan tropis.
3. Preseden buruk dunia konservasi jika aturan CITES diabaikan
Orangutan Sumatra betina berbagi makanan dengan anaknya. (IDN Times/Prayugo Utomo) Tindakan otoritas Odisha ikut menampar wajah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Orangutan berstatus Kritis (Critically Endangered) menurut IUCN Red List dan masuk kategori pelarangan perdagangan internasional paling ketat di Appendix I CITES.
India tercatat sebagai negara pihak dalam konvensi tersebut. Mereka terikat tanggung jawab merujuk pada Pasal VIII ayat 4 tentang penanganan spesimen hidup hasil penyitaan, termasuk mekanisme pengembalian ke negara asal.
Jika India dibiarkan mempertahankan hasil sitaan tanpa evaluasi repatriasi, dunia konservasi sedang menciptakan preseden berbahaya. Negara tujuan peredaran ilegal justru meraup untung dari kejahatan satwa liar.
Sikap keras FORINA bukan tanpa jalan dialog. Organisasi ini telah berupaya menempuh jalur komunikasi formal sejak kasus ini mencuat.
Awal September 2026, FORINA telah mengirimkan surat resmi kepada Director General of Forests & Special Secretary di Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Pemerintah India. Isinya mendorong tindak lanjut nasib kelima orangutan sesuai prinsip konservasi.
Nihil. Hingga pernyataan sikap ini diterbitkan, tak ada satu pun balasan dari otoritas India. Penelusuran asal-usul yang transparan sengaja dibuat jalan di tempat.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Indonesia. FORINA telah melayangkan surat berisi usulan tindak lanjut kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Ketua FORINA, Dr. Aldrianto Priadjati, dalam siaran persnya mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah diplomatik tegas. Meminta informasi resmi. Mengajukan tuntutan repatriasi.
“Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus segera mengambil langkah diplomatik yang tegas, meminta informasi resmi mengenai kelima orangutan, serta menyampaikan permintaan repatriasi dan pemulangannya,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
