Divonis Bebas Kasus Tipikor Waterfront City, Enda Siap Kembali Bekerja
Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Enda Simakasura Ketaren dari seluruh dakwaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele karena tidak terbukti sah dan meyakinkan.
Dalam persidangan, 27 saksi disebut menerangkan Enda bekerja sesuai prosedur, sementara tim hukum mempersoalkan metode audit serta dasar perhitungan kerugian proyek.
Usai putusan, Enda berterima kasih kepada majelis hakim dan tim hukum pro bono, lalu menyatakan siap kembali bekerja serta mengabdi kepada negara.
Medan, IDN Times - Raut wajah Enda Simakasura Ketaren tampak lega bercampur haru. Senyum tipis sesekali mengembang, namun kata-kata seakan tertahan tak sanggup ia ucapkan. Begitu palu diketuk dan Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menyatakan dirinya bebas dari seluruh dakwaan, suasana ruang sidang pecah di ruang Cakra 1 PN Medan, pada Jumat (13/11/2026).
Pihak keluarga yang hadir langsung berteriak haru. Tangis lega tak terbendung setelah 158 hari Enda menyandang status tersangka sejak 27 Januari 2026.
Akhirnya, Minggu ini ia sudah bisa kembali ke gereja bersama keluarga.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Enda Simakasura Ketaren dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele, Kabupaten Samosir.
Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Enda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.
Begitu putusan dibacakan, Enda menunduk sambil mengusap wajahnya. Suaranya pelan saat memberikan keterangan kepada awak media.
"Terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini dengan objektif. Terima kasih juga kepada tim Hotma Sitompul Law Firm yang mendampingi saya secara pro bono," ujar Enda.
1. Isi Pledoi Ketaren Berjudul Setia Melayani Negara, Tapi Dikriminalisasi
Sidang terdakwa Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK (IDN Times/Indah Permata Sari) Sebelumnya, dalam pleidoi pribadinya berjudul Setia Melayani Negara, Tetapi Saya Dikriminalisasi, Enda memaparkan empat prinsip hidup yang ia pegang selama 16 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2010, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, melayani dalam terang kebenaran, bekerja keras-bergerak cepat-bertindak tepat, dan bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar.
Menurutnya, penugasan sebagai PPK atau Proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba adalah amanah, bukan prestasi. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dibiayai pinjaman luar negeri World Bank dan menjadi proyek KSPN pertama dengan skema tersebut.
Dia menegaskan mengawal proyek dari awal hingga selesai dengan mengikuti seluruh ketentuan loan agreement. Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Tim Manajemen Konstruksi, Satuan Kerja, Balai, Kementerian PU, hingga World Bank melalui kunjungan misi. Setiap addendum baru bisa ditandatangani setelah memperoleh No Objection Letter (NOL) dari World Bank. Proyek juga didampingi BPKP, PPSN Bidang Datun Kejati Sumut, dan diaudit dua kali oleh BPK RI.
Dua tahun setelah selesai, Kabupaten Samosir menunjukkan perkembangan positif mulai dari pariwisata tumbuh, PAD melampaui target, dan Waterfront City menjadi destinasi favorit serta lokasi acara internasional. Usaha warga seperti homestay, rumah makan, kedai kopi, kapal wisata, dan ekonomi kreatif ikut berkembang. Bahkan masuk tiga finalis nasional penilaian pengelolaan aset pemerintah daerah.
2. Fakta Persidangan Sudah Ada 27 Saksi Tak Dukung Dakwaan
Sidang terdakwa Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK (IDN Times/Indah Permata Sari) Enda mengaku kaget saat ditetapkan tersangka. Selama mengabdi, ia mengaku menjaga kehormatan sebagai PNS, mencukupkan kebutuhan dari gaji sah, bahkan masih tinggal di rumah orang tua. Setelah penetapan tersangka, tunjangan kinerjanya dihentikan, gaji ditahan 50 persen, dan pemberitaan seolah ia telah terbukti mencuri uang negara.
Di persidangan, 27 saksi yang dihadirkan JPU justru menerangkan Enda bekerja sesuai prosedur, proyek tidak bermasalah, dan tidak pernah meminta imbalan. Keterangan ahli JPU dinilai cacat: Ahli Struktur pengukuran tidak sesuai SNI dan menghitung kerugian di luar kewenangan, Ahli PBJ hanya paham aturan rupiah murni padahal proyek pakai pinjaman luar negeri, dan Ahli KAP hanya mengesahkan hitungan tanpa perhitungan sendiri.
Tim penasihat hukum juga mempersoalkan audit KAP Tarmiji yang hanya mengandalkan Hammer Test tanpa Core Drill dan uji lab, serta penggunaan Addendum 10 sebagai dasar hitungan padahal di sidang hanya ada Adendum 1-9. BPK tahun 2024 juga tidak mencatat temuan atas pekerjaan objek perkara; temuan Rp147,5 juta terkait CCTV telah dikembalikan kontraktor.
3. Enda Sempat Dihadiahi Satyalancana Karya Satya
Sidang putusan Enda Simakasura Ketaren di PN Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Enda merupakan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keppres No. 91/TK/2021, serta Piagam Penghargaan dari Bupati Samosir Vandiko T. Gultom pada Februari 2024 sebagai PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah III Sumut.
Dalam permohonannya, Enda menilai dirinya korban kriminalisasi karena tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana, dan tidak ada persekongkolan.
Usai vonis, Enda menegaskan akan segera kembali bekerja.
"Segera kembali bekerja, mengabdi kepada negara," tegasnya.
Keluarga pun menyambut dengan rencana sederhana yaitu Minggu ini sudah bisa ke gereja bersama.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu mengatakan kliennya bebas sepenuhnya dan tidak ada lagi upaya hukum.
"Sudah dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Oleh karena itu, tidak ada lagi upaya hukum. Maka Bang Maka sudah bebas sepenuhnya," ujarnya.
Menurut Philipus, pertimbangan hakim menegaskan tidak ada perbuatan melawan hukum.
"Waterfront City dan Menara Tele sudah bisa dinikmati masyarakat. Itu merupakan prestasi yang dilakukan Bang Maka dan juga Kementerian PU," pungkasnya.
