Enda Ketaren Divonis Bebas, Sebut Fuji Utomo Juga Korban Kriminalisasi
Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Enda Simakasura Ketaren dari seluruh dakwaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele karena dinilai tidak terbukti bersalah.
Usai putusan, Enda meminta nama baik almarhum Puji Nur Utomo dipulihkan, menyebut mantan Project Manager Hutama Karya itu juga korban kriminalisasi dalam perkara tersebut.
Tim hukum menyatakan majelis hakim tidak menemukan perbuatan melawan hukum maupun korupsi; proyek senilai Rp161,589 miliar disebut telah selesai, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung wisata Samosir.
Medan, IDN Times - Usai divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City, hal pertama yang disampaikan Enda Simakasura Ketaren bukan soal dirinya. Ia justru menitipkan pesan khusus untuk keluarga almarhum Puji Nur Utomo.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Enda Simakasura Ketaren dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele Kabupaten Samosir, Jumat (13/11/2026).
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Enda tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.
Begitu keluar ruang sidang, Enda langsung menyampaikan permintaan.
"Kepada keluarga almarhum Fuji Utomo, beliau bukan orang jahat. Dalam hal ini, beliau juga korban kriminalisasi, sama seperti saya dan Edwin," ujar Enda dengan suara pelan.
1. Dalam perkara Kejati Sumut menetapkan tiga pihak bertanggung jawab termasuk Fuji Utomo
Sidang putusan Enda Simakasura Ketaren di PN Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Fuji Utomo yang dimaksud adalah Puji Nur Utomo (akrab disapa Fuji Utomo), Project Manager PT Hutama Karya (Persero) selaku penyedia jasa proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Tele KSPN Danau Toba TA 2022 dengan nilai kontrak Rp161,589 miliar.
Dalam perkara ini, Kejati Sumut menetapkan tiga pihak bertanggung jawab yaitu, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK pada BPPW Sumut, Edwyn Tresnanugraha selaku General Manager PT Yodya Karya Wilayah IV Medan selaku Manajemen Konstruksi, dan Puji Nur Utomo selaku Project Manager PT Hutama Karya.
Namun Puji Nur Utomo meninggal dunia pada 5 Juli 2025 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-24072025-0003, sehingga tidak pernah menjalani persidangan sebagai terdakwa. PT Hutama Karya sendiri telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp13.185.197.899,60 pada 23 Februari 2026.
2. Enda sebut akan siap kembali bekerja
Sidang putusan Enda Simakasura Ketaren di PN Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) 2. Kepergian Fuji Utomo dengan status masih tersangkut perkara korupsi menjadi beban moral
Bagi Enda, kepergian almarhum dengan status masih tersangkut perkara korupsi menjadi beban moral. Karena itu ia meminta nama baik almarhum dipulihkan, sama seperti dirinya.
"Beliau bekerja sesuai prosedur, proyek sudah selesai dan dimanfaatkan masyarakat. Tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana," kata Enda.
Enda juga menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang memeriksa perkara secara objektif dan kepada tim Hotma Sitompul Law Firm yang mendampingi secara pro bono.
Saat ditanya langkah setelah bebas, Enda menegaskan akan segera kembali mengabdi.
"Segera kembali bekerja, mengabdi kepada negara," tegasnya.
3. Proyek tersebut menjadi bagian dari pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Samosir
Sidang putusan Enda Simakasura Ketaren di PN Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Sementara itu, Ketua Tim Hukum Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu didampingi Donny Manullang dan Mulyadi, menilai putusan tersebut telah memulihkan nama baik kliennya.
Menurut Philipus, pertimbangan majelis hakim secara tegas menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek Waterfront City dan Menara Pandang Tele.
"Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tadi menyatakan bahwa dalam pekerjaan Waterfront City dan Menara Pandang Tele tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada tindak pidana korupsi," kata Philipus.
Dia menambahkan, proyek tersebut justru memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Samosir.
Philipus juga meminta agar berita pembebasan kliennya tersiar luas sebagai bentuk pemulihan nama baik.
"Berita ini harus tersiar di seluruh Indonesia bahwa Bang Maka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Waterfront City dan Menara Tele telah diputus bebas. Pulihkan nama baik Bang Maka yang selama ini dituduh korupsi, dituduh menerima uang dan berbagai fitnah. Hari ini telah tuntas, Bang Maka tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
