Pilkada Serentak 9 Desember, Ini Persiapan KPU Simalungun

Raja Ahad Damanik menjelaskan, saat ini sedang dalam pembahasan dan setelah disepakati bahwa Pilkada tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, maka pihaknya pun siap melaksanakan segala tahapan yang tertunda. "Pada prinsipnya kita yang di kabupaten ini, khususnya di Simalungun, kita siap mengikuti petunjuk dan perintah pimpinan. Kalau KPU RI sudah memerintahkan makan wajib untuk kita laksanakan," katanya.

Oleh karena situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, kata Raja Ahad Damanik, langkah pertama dilakukan adalah membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dan khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Simalungun. "Kita sekarang ini diperintahkan untuk berkoordinasi mengenai kondisi di Kabupaten Simalungun ini. Bagaimana situasi pandemil COVID-19, apakah grafiknya menurun atau bagaimana, perlu kita ketahui. Dan ini akan kita koordinasikan," ucapnya.

KPUD Simalungun juga akan berkoordinasi dengan Pemkab mengenai anggaran karena dipastikan ada perubahan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)sebelum Pilkada ditunda. Dijelaskannya, besaran anggaran untuk Pilkada di Simalungun yang sudah ditetapkan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia sebesar Rp48 miliar, sudah terpakai sekitar Rp28 miliar dan sisanya sekitar Rp20 miliar.

"Karena di NPHD sebelumnya kita tidak menganggarkan untuk situasi pandemi dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yaitu pakai APD seperti masker dan lainnya. Apakah pemerintah daerah siap untuk menambah anggaran dari yang ada sebelumnya atau bagaimana? Tapi pada prinsipnya, secara teknis kita siap melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan," terangnya.

Ia pun memastikan tahapan Pilkada segera dibahas karena sebelumnya juga sebagian tahapan telah dilakukan. Sedangkan tahapan lanjutan di tengah pandemik COVID-19 ini akan dimulai tanggal 16 Juni 2020. Namun, sebelum melanjutkan tahapan, khususnya verifikasi jumlah dan sebaran pendukung bakal Pasangan Calon (Paslon) dari jalur perseorangan, KPUD Simalungun harus terlebih dahulu memiliki Alat Pelindung Diri (APD).

"Dan ini akan dirapatkan di internal KPU Simalungun, apa yang akan dilanjutkan dari tahapan sebelumnya. Tapi, sebelum tahapan itu kita sudah harus lebih dahulu memiliki APD karena kita harus terlebih dahulu melindungi diri kita penyelenggara, tidak mungkin kita melaksanakan tahapan tanpa melindungi diri kita," katanya.

Sebelum melaksanakan tahapan secara teknis, kata Raja Ahad Damanik, tentu harus terlebih dahulu mengaktifkan penyelenggara di tingkat Kecamatan maupun Nagori atau Kelurahan. Untuk itu pendataan akan dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh penyelenggara.

"Pertama, kita aktifkan dulu penyelenggara ad hoc-nya yaitu PPK Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Karena sebelumnya PPK sempat dinonaktifkan dan pelantikan PPS tertunda. Kita akan melakukan pendataan kembali apakah ada yang sudah pindah atau mungkin sakit. Jika ada yang kosong maka kita akan menetapkan nomor urut selanjutnya," ucapnya.

Ia mengutarakan, jika proses pemungutan suara masih pandemik COVID-19 maka jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan jumlah pemilih di setiap TPS akan berubah dan ini pun segera dibahas. "Itu diupayakan seminimal mungkin dan diupayakan jangan sampai terjadi kerumunan orang, " terangnya.

Menurutnya, pihak KPUD Simalungun akan berkoordinasi dengan Bawaslu Simalungun berkaitan dengan tahapan Pilkada.