Pemkab Siapkan APD dan Barang Senilai Rp12 M untuk Pilkada Simalungun

Hasil koordinasi KPUD Simalungun dengan Pemkab Simalungun, kata Raja Ahad Damanik, dana sebesar itu tidak dapat disediakan. Jalan keluarnya, Pemkab Simalungun memilih menyediakan bahan jadi, khususnya untuk keperluan seluruh APD.

"Begitu kita usulkan ke Pemkab, Pemkab tidak mampu menalangi itu semua. Sebagai solusi, jalan tengahnya dari hasil pertemuan kemarin itu, yang ditampung di P-APBD itu hanya untuk dana penambahan jumlah TPS kurang lebih Rp2,5 miliar. Kemudian, sisanya Rp 9,5 miliar yang berkaitan dengan alat pelindung diri, mereka (Pemkab Simalungun) yang menyiapkannya. Jadi tidak ditampung berbentuk uang, tapi akan hibahkan barang" katanya.

Dijelaskannya, sebelum pandemik COVID-19, jumlah TPS yang disiapkan KPUD sebanyak 1.685. Tetapi seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, jumlah pemilih di setiap TPS maksimalnya 500 orang. Inilah alasan penambahan TPS. Sementara yang lalu jumlah maksimal pemilih tiap TPS sebanyak 800 orang.

"Jadi kita lakukan pemeriksaan jumlah pemilih dalam setiap TPS, ternyata ditemukanlah ada sekitar 307 TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 500 orang. Jadi kita pecahlah ini sehingga dibutuhkan penambahan sekitar 307 TPS lagi. dengan penambahan itu maka jumlah seluruh TPS saat pemungutan suara sebanyak 1.992," ucapnya.

Raja yakin jika seluruh kebutuhan anggaran dapat direalisasikan maka proses pemungutan suara tidak terkendala lagi. Namun ia berharap semuanya dapat terpenuhi. Ia menambahkan bahwa sebelumnya NPAD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang dianggarkan dari Pemkab Simalungun ke KPUD Simalungun sebesar Rp 48 miliar dan terealisasi baru Rp 28 miliar.

"Dari NPHD yang lama masih ada sekitar Rp 20 miliar lagi belum ditransferkan Pemkab Simalungun ke KPUD Simalungun," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini anggaran di kas KPUD Simalungun masih ada sekitar Rp 26 miliar, sebab, sebelum tahapan Pilkada ditunda sudah sempat terpakai sekitar Rp2 miliar melaksanakan berbagai kegiatan.

Saat ini KPUD Simalungun, sama dengan KPUD lainnya mendapat perintah dari pusat hanya untuk melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing, sedangkan kepastian pemenuhan kebutuhan anggaran karena faktor COVID-19 ini masih ditunggu, apakah nanti ditalangani pemerintah pusat atau ke Pemda. Menurutnya, paling lambat anggaran yang dibutuhkan KPUD Simalungun harus tersedia secara keseluruhan paling lambat satu bulan sebelum pemungutan suara.