Pembayaran Digital Berperan Tumbuhkan Ekonomi yang Inklusif
Medan, IDN Times - Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo menyoroti tentang peran pembayaran digital bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dia mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir ini pembayaran digital telah meningkat sangat pesat di Indonesia.
"Ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi. Rencana transformasi sistem pembayaran telah dinyatakan sebagai salah satu fokus utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. BSPI 2025 berfokus pada pembentukan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan efisien untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," katanya pada IDN Times, Minggu (29/9/2024).
Mengingat kembali bahwa, selama 4 tahun pelaksanaan, BSPI 2025 telah berhasil mempercepat transformasi digital nasional. Sebagai contoh, inklusi keuangan melonjak dengan peningkatan sebesar 88,7 persen pada tahun 2023 dengan berbagai pencapaian besar di BSPI 2025, meningkatnya penggunaan QRIS di kalangan UMKM dan keberhasilan infrastruktur BI-FAST dalam mempercepat transfer dengan biaya rendah.
Di samping itu, nilai transaksi digital mencapai 60,3 ribu triliun rupiah, setara dengan tiga kali lipat PDB Indonesia, menunjukkan besarnya kontribusi digitalisasi pembayaran terhadap perekonomian. Tingginya pembayaran digital ini didorong oleh penetrasi perbankan digital yang tinggi, di mana lebih dari 90 persen bank umum menyediakan saluran pembayaran digital seperti mobile banking dan internet banking.
Pembayaran digital memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Banyak hambatan sebelumnya yang menghambat inklusi keuangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan, teratasi melalui gelombang baru digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Layanan lain yang semakin berkembang adalah dompet digital (e-wallet) dan mobile banking yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa perlu mengunjungi bank fisik.
Aplikasi keuangan digital, jika diintegrasikan dengan smartphone, dapat membantu pengguna membayar tagihan, melakukan transaksi perbankan, mengirim uang, dan bahkan menyediakan kredit mikro dengan mudah dari mana saja. QRIS telah terbukti menjadi alat paling efektif dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah serta pedagang kecil yang sebelumnya hanya berdagang secara tunai. Sebagai informasi, dalam satu tahun (dari April 2023 hingga April 2024), jumlah UMKM yang menggunakan pembayaran digital meningkat sebesar 49,4 persen (yoy), naik dari 32,7 juta menjadi 50,5 juta.
Pembayaran digital ini telah mengikutsertakan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank yang sekarang dapat mengelola keuangan mereka, menyimpan uang dengan aman, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Akibatnya, lebih banyak peluang terbuka bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi formal yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.
1. Manfaat pembayaran digital
Lanjutnya, dalam manfaat pembayaran digital akan menguntungkan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga memiliki efek berantai pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
"Manfaat umum yang akan timbul dari adopsi pembayaran digital adalah efisiensi dan kecepatan yang terkait dengan transaksinya. Transaksi digital, seperti yang dilakukan melalui BI-FAST atau QRIS, dapat diselesaikan dalam hitungan detik dan biayanya lebih rendah daripada metode pembayaran tradisional. Ini tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga pelaku bisnis, yang dapat memotong biaya operasional mereka dan mempercepat proses transaksi," jelasnya.
Lanjut Wahyu, kedua, metode pembayaran digital ini memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Ketersediaan teknologi seperti QRIS memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan formal, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau belum pernah mengakses layanan perbankan.
Wahyu, mencontohkan bahwa skema QRIS telah menjadi jembatan penting bagi UMKM untuk terhubung dengan ekosistem keuangan digital.
Ketiga, pembayaran digital memungkinkan pencatatan transaksi yang tepat dan lebih transparan. Catatan ini sangat penting bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja bisnis. Selain itu, catatan transaksi yang lengkap dan akurat memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses kredit dari bank, sehingga meningkatkan kapasitas mereka untuk tumbuh dan berkembang.
Keempat, layanan pembayaran digital ini akan memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu ke bank atau ATM. Kelima, pembayaran digital telah mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan keuangan inklusif. Dengan digitalisasi pembayaran, pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif, termasuk melalui program bantuan sosial non-tunai.
2. Pemanfaatan pembayaran digital oleh generasi
Wahyu menjelaskan, untuk Per semester I tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,4 juta jiwa, dengan komposisi didominasi oleh Generasi Z (lahir antara 1997-2012) dan Milenial atau Generasi Y (lahir antara 1981-1996).
"Dari sudut pandang demografi, generasi yang mendominasi komposisi penduduk juga berpengaruh terhadap perkembangan pembayaran digital di Indonesia. Generasi Y umumnya lebih melek teknologi dibandingkan generasi sebelumnya dan sangat bergantung pada layanan pembayaran digital seperti mobile banking, e-commerce, dan dompet digital. Generasi Z sering memanfaatkan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan konsumsi, termasuk pembelian barang secara online dan pembayaran tagihan. Pola transaksi mereka menunjukkan bahwa mereka cenderung menggunakan layanan fasilitas kredit, seperti kartu kredit dan pinjaman digital, untuk membiayai konsumsi mereka," kata Wahyu.
Generasi X (lahir antara 1965-1980), meskipun tidak seadaptif Generasi Y dan Z dalam adopsi teknologi baru, juga ikut berperan dalam ekosistem pembayaran digital. Mereka umumnya menggunakan layanan pembayaran digital untuk kebutuhan ritel dan konsumsi harian, meskipun dengan volume yang lebih terbatas dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Namun, generasi ini tetap menunjukkan tingkat adaptasi yang cukup baik terhadap teknologi pembayaran yang ada, seperti penggunaan kartu debit, mobile banking, dan dompet digital.
3. Tantangan pembayaran digital
Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, Wahyu menilai pembayaran digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan adopsi yang lebih luas dan berkelanjutan. Di antara tantangan utama adalah kesenjangan teknologi antara infrastruktur teknologi digital perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur teknologi mungkin dalam kondisi relatif baik di sebagian besar kota besar, tetapi penetrasi internet di banyak wilayah terpencil sangat terbatas.
"Ini memperlambat adopsi pembayaran digital di kalangan masyarakat di daerah tersebut. Tantangan kedua adalah ancaman terhadap keamanan siber. Pengguna pembayaran digital selalu berisiko menghadapi ancaman seperti pencurian data, peniruan identitas, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memperkenalkan pembayaran ini harus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi informasi pelanggan dan menyelamatkan mereka dari penipuan semacam itu.
Berikutnya, Wahyu juga menjelaskan untuk tantangan ketiga adalah literasi masyarakat dalam hal keuangan. Meskipun adopsi pembayaran digital menyebarkan lebih banyak kesadaran tentang keuangan, tingkat literasi dan literasi digital di masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem pembayaran digital, termasuk risiko yang terkait dengan penggunaannya. Ini dapat menyebabkan masalah seperti penggunaan kredit yang berlebihan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Keempat, ada kebutuhan untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Pembayaran digital memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan infrastruktur yang sudah lama tertunda ini benar-benar tersedia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tanpa investasi yang cukup, potensi penuh dalam pembayaran digital sulit untuk dicapai.
4. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan digitalisasi sistem pembayaran
Peran Bank Indonesia dalam pengembangan digitalisasi sistem pembayaran, dalam posisinya sebagai badan yang bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi sistem pembayaran.
Kebijakan-kebijakan ini dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan stimulus bagi inovasi, memperkuat inklusi keuangan untuk negara ini.
Bank Indonesia telah menetapkan dan merumuskan BSPI 2025 karena perkembangan teknologi keuangan yang berkembang pesat menghadapi tantangan baru, seperti meningkatnya risiko siber dan tren global digitalisasi keuangan, yang menjadikan perumusan ulang visi sistem pembayaran menjadi perlu.
Berdasarkan capaian selama 4 tahun terakhir semenjak BSPI 2025 ditetapkan, dan perkembangan permasalahan dan tantangan pada digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia sedang bekerja untuk merumuskan BSPI 2030 sebagai tindak lanjut dari BSPI 2025.
"BSPI 2030 akan lebih responsif, dengan prioritas pada infrastruktur yang lebih baik untuk manajemen risiko keamanan dan peningkatan inklusi keuangan melalui teknologi yang lebih maju. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain ekonomi digital utama di dunia, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif terpenuhi melalui inovasi pembayaran digital yang berkelanjutan," tutupnya.
