Pembangunan Zona Otorita Toba Lanjut, BOPDT Komit Libatkan Masyarakat

Arie kembali menegaskan jika pihaknya menerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 386,7 Ha lewat SK nomor 579 Tahun 2016. Bahkan luas lahan itu juga sudah berkurang dari yang sejak awal sebanyak 602 Ha.

Total lahan yang sudah terbit sertifikat HPL-nya adalah seluas 279 Ha. Sementara 107 Ha lagi masih berproses. Sertifikat itu juga sudah dipegang BOPDT sebagai landasan hukum.

“Ada tiga desa yang berbatasan langsung dengan lahan zona otorita. Antara lain, Desa Motung, Pardamean Sibisa dan Sigapiton. Ditambah dua desa lagi Parsaroan Sibisa dengan Horsik. Ini ada di sekitar situ dan tidak berbatasan langsung tapi juga akan merasakan dampak positif dari pembangunan. Kita akan libatkan dalam pengembangan,” kata Arie di kantor BOPDT, Jalan Pattimura, Medan, Selasa (17/9).

Arie juga menegaskan, pembangunan yang dilakukan juga tidak akan mengusik pemukiman warga. Lahan yang dilepas KLHK juga merupakan kawasan hutan dan masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL).

“Sampai hari ini progres pembangunan jalan sudah cukup baik. Akhir September kita prediksi akan rampung,” ungkapnya.

Di dalam lahan 279 Ha itu,  masyarakat  menjalankan aktifitas ekonomi. Misalnya menanam kopi, menyadap pinus, peternakan lebah madu dan lainnya.

BOPDT memastikan akan melakukan ganti rugi. Karena hal itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam proyek strategis nasional.

“Yang dihitung adalah misalnya tanaman. Jadi kita tidak mengganti rugi lahannya,” ungkap Arie.

Pihaknya juga sudah menyurati gubernur terkait hal ini. Dan selanjutnya gubernur mendelegasikan bupati untuk menyikapinya. Pemkab kemudian membentuk tim terpadu untuk menghitung seluruh kerugian aktifitas ekonomi masyarakat yang ada di dalam lahan.

“Proses ini sedang berjalan. Tim terpadu sudah dibentuk. Di lahan 279 Ha, penghitungan sudah dilakukan. Termasuk siapa saja pemilik tanaman yang ada di sana. Jadi kita juga memastikan itu supaya valid. Sekarang proses penilaian,” ujarnya.

Nantinya bupati akan menerbitkan surat kesimpulan perhitungan. Surat ini yang menjadi dasar pembayaran ganti rugi.

“Sebelum pembayaran akan kembali divalidasi pleh BPKP. Karena ini berkaitan dengan uang negara. Kami tidak berani main-main,” terangnya.

Di atas lahan itu, pemerintah berencana membangun sejumlah infrastruktur. Bahkan beberapa investor sudah sepakat untuk berinvestasi. Contohnya saja, di atas lahan itu nantinya akan dibangun perhotelan, pusat kuliner, kerajinan, rumah sakit dan lainnya.

Dari hasil mediasi yang dilakukan dengan masyarakat juga didapati kesepakatan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan kawasan.

“Bahkan kemarin saya menawarkan beberapa hal. Masing masing desa misalnya membentuk koperasi. Atau Badan Usaha Milik Desa. Nantinya BOPDT bisa bermitra untuk hal terkait misalnya penyediaan. Misalnya sayuran, tenaga kerja, bahan makanan Dan lainnya,” jelasnya.

Intinya Arie ingin pembangunan kawasan pariwisata bisa mengangkat derajat perekonomian warga sekitar. Bahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian ihwal kebutuhan masyarakat. Misalnya ada perbaikan sekolah. BOPDT akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Pekerjaan Umum.

Pelibatan masyarakat juga dilakukan dalam hal pelatihan kepariwisataan. Antara lain soal kerajinan tangan, kreatifitas seni budaya dan lainnya sesuai dengan potensi yang ada.