PDIP Bakal Pecat Kader yang Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Sumut

29 Okt 2024, 15:55 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (tengah) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Medan, IDN Times – PDI Perjuangan mewanti-wanti kadernya untuk tidak bermain dua kaki dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara. Apalagi sampai mendukung calon yang bukan diusung oleh PDI Perjuangan.

Dalam hal ini, PDI Perjuangan menegaskan, jika ada kadernya yang mendukung pasangan nomor urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya, partai itu tidak segan langsung memecat kader tersebut.

"Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat," ujar Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).

1. Para kader juga diingatkan untuk mendukung calon kepala daerah hingga tingkat kabupaten kota

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat (tengah). (IDN Times/Tunggul)

Tidak hanya di Pilkada Sumut, Djarot juga mengingatkan kadernya pada tingkatan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Para kader diwajibkan untuk mendukung calon yang diusung ataupun didukung PDIP dalam koalisi.

"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki sudah jelas sanksinya, harus dipecat," kata Djarot.

2. PDIP juga meminta TNI-Polri dan ASN menjaga netralitas

Ilustrasi baliho netralitas ASN. (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Djarot juga mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilkada Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilkada Sumut 2024.

"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini. Karena ini, hajat hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sebut Djarot kembali.

3. Minta Bawaslu untuk menindak pelanggaran yang terjadi

Bawaslu Sumut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024 (Dok. Istimewa)

Djarot juga mengingatkan kepada Bawaslu untuk tidak pandang bulu menindak pelanggaran di Pilkada Sumut. Dia juga meminta segala laporan diproses dan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran.

"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot.

Djarot juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengawal Pilkada. Apalagi untuk untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.

"KPU jangan main-main. Kalau kejadian, di desa segara dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot.