Konsolidasi Partai Demokrat, AHY Kenang Infrastruktur Sumut Era SBY

27 Des 2023, 14:35 WIB

Konferensi pers konsolidasi partai Demokrat di Medan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Medan, IDN Times - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatra Utara mengadakan konsolidasi internal di Hotel Regale International Convention Center, Rabu, 27/12/2023. Konsolidasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pesan-pesan persatuan dan program membangun negeri AHY sampaikan di depan calon legislatif partai demokrat wilayah Sumatra Utara. AHY menyapa seluruh kader demokrat sekaligus menyebutkan jika Sumatra Utara merupakan provinsi yang besar sekaligus strategis untuk memeroleh suara.

1. AHY kenang infrastruktur yang dibuat di era kepemimpinan SBY sebagai Presiden

AHY dan SBY hadiri konsolidasi Partai Demokrat (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Sebelum AHY memberikan pesan-pesan pemenangan dan strategi yang akan diusung partai Demokrat, dirinya sempat menyinggung era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya sangat bersemangat begitu tiba di Sumut. Sebab, kami langsung mendarat di Bandara Internasional Kualanamu. Yang mana seperti yang ketahui bahwa Bandara Kualanamu merupakan salah satu mahakarya Pak SBY yang ada di Sumut ini," kata AHY.

Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh kader partai Demokrat yang akan berkontestasi di pemilihan legislatif, agar turut pula mengingatkan masyarakat jika partai Demokrat memiliki program yang bagus.

"Kita tahu beberapa program yang bagus di era Pak SBY. Seperti dana BOS, beasiswa bidikmisi, beasiswa LPDP, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain. Jadi, datangi masyarakat dan ingatkan jika partai Demokrat pernah berjaya di parlemen dan memiliki program yang sangat bagus di era Pak SBY," tutur AHY.

2. Partai Demokrat optimis memenangkan pemilu di Sumut

Konferensi pers konsolidasi partai Demokrat di Medan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

AHY menyebutkan jika partai Demokrat ingin semakin kuat di parlemen dan pemerintahan nasional. Untuk itu ia menilai 33 Kabupaten Kota di Sumut memiliki pengaruh yang esensial mengingat Sumut sendiri ia sebut sebagai provinsi terbesar ke-4 di Indonesia.

"Provinsi ini penting, strategis, potensinya banyak, tantangannya kompleks, oleh karena itu Demokrat harus menang di Sumut!" ujarnya.

Anak kandung dari presiden ke-6 ini Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyebutkan jika internal partai Demokrat tak boleh pecah belah. Ia juga mengimbau calon legislatif dari partai Demokrat tidak boleh saling menjatuhkan.

"Waktu masih ada untuk meniatkan segala sesuatu meningkatkan itu semua. Jangan merasa puas dan aman. Ini perlombaan tidak akan berhenti sebelum tanggal 14 Februari. Yakinkan suara kita aman. Karena mencari suara sama penting dengan mengamankan suara. Beri tugas saksi-saksi di TPS. Kalau belum lengkap, lengkapi! Tuntaskan!" katanya.

3. Demokrat punya niat memberikan bantuan dana saksi di puluhan ribu TPS di Indonesia

Pidato AHY di acara konsolidasi Partai Demokrat (IDN Times/Eko Agus Herianto)

AHY mengatakan jika partai Demokrat punya niat untuk memberikan bantuan dana saksi untuk 820.000 TPS di Indonesia.

"Kita berupaya berikan bantuan dana saksi. Walaupun tidak bisa mencukupi semuanya. Kita akan perjuangkan," tutur AHY.

Lewat konsolidasi yang dipimpinnya, AHY menyampaikan 14 nilai yang diusung partai Demokrat. 14 nilai tersebut ia kerucutkan menjadi 5 dan ia mengimbau untuk seluruh kader partai Demokrat menyampaikannya kepada masyarakat.

"Yang pertama, kita selalu mengusung nilai ekonomi dan kesejahteraan rakyat, baik itu terkait lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian kita akan berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan lingkungan hidup, terkait pendidikan, kesehatan, serta isu lingkungan. Ketiga kita akan berupaya dalam penegakan hukum dan keadilan, yang artinya hukum harus adil bagi seluruh rakyat. Keempat Demokrat akan memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat, ini harus tetap terjaga. Yang terakhir, tata kelola pemerintahan. Di mana menyangkut tata negara dan etika pemerintahan agar terjaga dengan baik," pungkasnya.