Kedaulatan Pangan Jadi PR Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Simalungun, IDN Times - Kedaulatan pangan masih menjadi salah satu problem utama yang dihadapi Indonesia. Meskipun sebentar lagi akan ada perubahan dalam tatanan politik, kedaulatan pangan seharusnya tidak tergeser dari prioritas utama pemerintahan.
Data Impor tahun 2023 masih sangat tinggi, beras 3,06 juta ton (US$1,79 miliar), gula 5,07 juta ton (US$2,88 miliar), bawang putih 0,57 juta ton (US$0,66 miliar), daging lembu 0,24 juta ton (US$0,86 miliar), dan jagung 1,35 juta ton (US$0,42 miliar).Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri.
Kedaulatan pangan bukan sekadar tentang memastikan ketersediaan cukup di pasar. Ini adalah tentang kemampuan suatu bangsa untuk mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada negara lain. kedaulatan pangan Jandi faktor kunci stabilitas terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasokan internasional.
Untuk tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), yang diputuskan melalui rapat terbatas (ratas) oleh pemerintah.
1. DPD JAMAN Sumut gelar musda dan diskusi
Keprihatinan akan tingginya impor produk hortikultura juga mencuat dalam diskusi Musda JAMAN Sumut.
Lamhot Rotuah Saragih, Ketua DPD JAMAN SUMUT terpilih Periode 2024- 2029 membeberkan meskipun Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan hortikultura, kenyataannya, masih banyak buah-buahan dan sayuran yang diimpor. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pertanian dan distribusi lokal yang harus segera diatasi.
"Sebagai petani kami prihatin, namun apa yang sudah baik dari pemerintahan Presiden Jokowi wajib dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan, karena pembangunan kedaulatan pangan tidak mudah, butuh waktu yang lama dengan komitmen yg tinggi dari semua stakeholder," ujarnya.
2. Negara lain sudah menerapkan teknologi canggih
Lamhot yakin Pak Prabowo sebagai mantan Jenderal militer pasti tahu bahwa kedaulatan pangan adalah pondasi bagi ketahanan nasional.
Beberapa rekomendasi strategis MUSDA adalah harus meningkatkan investasi dalam sektor pertanian, Infrastruktur pertanian yang modern, akses ke teknologi pertanian canggih, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk berkualitas harus menjadi fokus utama.
"Banyak petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Padahal Negara lain sudah menerapkan teknologi seperti sensor tanah, drone untuk pemantauan tanaman, dan sistem irigasi pintar perlu kita tiru," jelasnya.
3. Kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah
Menurutnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagai penerus Presiden Jokowi, harus menyadari bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
"Melalui forum Musda JAMAN Sumut 2024, kami mendukung pemerintah saat ini dan yg akan datang menunjukkan komitmen kuat mewujudkan ketahanan pangan dan semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini agar strategi yang diimplementasikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," jelasnya.
