Banda Aceh, IDN Times - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), pada Kamis (13/4/2023).
Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat dan Nagan Raya, Hamdani mengatakan, laporan yang disampaikan terkait dugaan ketidak profesionalan dalam penanganan kasus penangkapan 24 ton bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh.
Berdasarkan investigasi Tim YARA, dikatakan Hamdani, pihaknya mendapatkan informasi bahwa kasus BBM ilegal tersebut hasilnya mengarah kepada dugaan untuk menghentikan kasus.
“Dugaan ada ‘main mata’ untuk menghentikan kasus tersebut dengan dugaan imbalan tertentu,” kata Hamdani, dalam keterangan tertulis, yang diterima, pada Jum’at (14/4/2023).
Hamdani menyampaikan, laporan yang disampaikan pihaknya merupakan sebagai upaya kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara, khususnya kepolisian selaku aparat penegak hukum.
Selain itu, penilaian YARA, saat ini kepercayaan publik terhadap instansi Polri dalam penanganan kasus yang ada motif ekonominya sangat menurun. Ini membuat masyarakat menjadi apatis untuk menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana ke Polisi.
"Kami berharap, Mabes Polri memberikan atensi terhadap penanganan kasus ini di Dit Reskrimsus Polda Aceh, karena di Aceh sering terjadi kelangkaan BBM dan antrian panjang di SPBU,” ujar Hamdani.
”Kami menduga ada mafia migas yang melindungi mereka sehingga kasus-kasus minyak ilegal sering terjadi di Aceh,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Joko Krisdiyanto, membantah terkait dugaan yang dituding oleh YARA.
“Tidak benar bila penyidik diduga bermain mata terkait kasus penangkapan truk tangki berisi BBM. Karena, penyidikan yang dilakukan secara scientific investigation,” ucapnya, saat dikonfirmasi terpisah, pada Jum’at (14/4/2023).