Janji DPRD Sumut Perjuangkan Hak Masyarakat Adat dari Konflik Agraria

Yahdi melihat persoalan yang dialami masyarakat adat wilayah Danau Toba harus diperjuangkan. Namun, dirinya melihat ada satu problem yang mengganjal hal tersebut.

"Inti dari perlindungan hak masyarakat hukum adat ini adalah aspek peraturan dan perundang-undangannya. Istilah lainnya adalah aspek de jurenya. Secara de facto memang kita mengakui itu (wilayah ulayat masyarakat adat), tapi secara de jure itu belum ada undang-undangnya dan peraturan di bawahnya, termasuk peraturan daerah," ujar Yahdi.

Dirinya mengatakan jika RUU tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat sudah ada dalam prioritas DPR RI. Namun sampai saat ini belum juga disahkan.

"Nah kita akan mendesak itu supaya disegerakan. Agar undang-undangnya dikeluarkan dan disahkan," katanya.

Yahdi mengklaim jika pihaknya (DPRD Sumut) dalam hal ini sudah berinisiatif duluan mengajukan perlindungan terhadap masyarakat adat. Namun belum juga berhasil karena belum ada Undang-undangnya.

"Sejak awal di tahun anggaran 2022 kita sudah memasukkan ini ke dalam program pembentukan peraturan daerah, yaitu tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat. Tetapi ketika kita konsultasi ke Kementerian terkait namun katanya tunggu dulu undang-undangnya. Karena undang-undangnya atau RUU-nya sedang dibahas DPR RI," jelas Yahdi.

Yahdi berjanji jika masalah yang menimpa masyarakat adat akan pihaknya jembatani. Bahkan ia mengimbau kepada pemerintah untuk tidak semena-mena terhadap masyarakat adat.

"Artinya dalam hal ini pemerintah, penguasa, atau pengusaha tidak boleh juga semena-mena terhadap masyarakat. Mereka ini tuntutannya mungkin wajar-wajar saja. Tapi karena kurang direspon dan kurang disahuti dengan baik jadi akhirnya begitu kejadiannya. Tapi apapun ceritanya, ini akan kembali lagi pada peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya," tambahnya.

Yahdi berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena Yahdi menilai masyarakat adat sedang dalam memperjuangkan hak-haknya.

"Hak masyarakat hukum adat itu secara de facto diakui. Seperti tanah ulayat dan sebagainya itu ada. Tapi kan karena itu tadi, payung hukumnya yang belum ada," jelasnya di depan awak media.

Yahdi juga mengimbau kepada aparat keamanan agar lebih fair dan adil dalam menyiasati kasus ini. Terlebih ia mengimbau agar tidak melakukan diskriminasi dan kriminalisasi.

"Kan masyarakat bisa diajak berdiskusi dan berdialog. Apa sih sesungguhnya tuntutan mereka? kalau anarkis itu lain cerita. Tapi kan ini mungkin masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Untuk tindak lanjut tuntutan massa aksi nanti kita sampaikan ke komisi terkait. Karena komisi yang menaungi bidang Itu kan komisi A yang membahas hukum pemerintahan," pungkasnya.