Ini Strategi KPU Medan Hemat Anggaran Gelar Pilkada di Tengah Pandemik

Menurutnya, ketetapan yang telah dilakukan pada anggaran KPU kota Medan ke Pemko Medan sebelum terjadinya masa pandemik COVID-19. Sehingga perkiraan tak sesuai terhadap pelaksanaan di TPS, maka nantinya akan ditambah 1.000 TPS dan mengurangi 300 pemilih di satu titik TPS.

“Memang setelah kita menjalankan Pilkada di tengah pandemik COVID-19 ini tentu ada perubahan-perubahan anggaran seperti TPS yang sebelumnya sudah kita tetapkan dalam NPHD tersebut. Itu satu TPS maksimal 800 pemilih, jadi kita tetapkan kemarin jumlah TPS kita perkirakan 3.200, tapi di masa pandemik ini jumlah pemilih di TPS dikurangi dari sebelumnya 800 jadi maksimal 500 pemilih," jelasnya.

Dalam penjelasannya, dengan anggaran yang kurang maka pihak KPU Medan mengambil konsekuensi penambahan TPS yang mengakibatkan anggaran penyelenggara KPPS, Logistik dan lainnya.

“Dan konsekuensinya jumlah TPS kami jadi bertambah jadi 4.200 TPS. Bertambahnya 1.000 TPS, penambahan ini berkonsekuensi pada anggaran, yaitu anggaran penyelenggaranya KPPS yang berjumlah 9 orang. Berarti 1.000 lebih dikali 9 orang berapa honornya, juga ditambahkan lagi logistiknya seperti kotak suara, paku, tinta dan sebagainya itu kan bertambah jadinya,” ujarnya.

Bagi Rinaldi artinya, Rp69 Miliar itu belum bisa sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. KPU Medan juga sempat melakukan usulan penambahan anggaran, kepada Pemko Medan sekitar Rp14 Miliar lebih.

“Hanya saja kita pahami Pemko Medan tidak mampu untuk menambah itu, karena mereka bisa memenuhi sesuai di awal. Jadi mau gak mau, kami melakukan pengetatan anggaran atau penghematan banyak hal termasuk sosialisasi, perjalanan dinas, dan lainnya,” ungkap Rinaldi.

Ia juga menambahkan bahwa, untuk KPU RI telah memfasilitasi anggaran untuk kebutuhan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dari APBN.