Hari Anti Korupsi Sedunia, Ommbak Sumut: Koruptor Harus Dimiskinkan

Gandi Parapat selaku Korwil Pusat Monitoring Pitik dan Hukum Indonesia Sumatra Utara, yang turun pada aksi damai ini mengatakan jika budaya korupsi sudah seharusnya diperangi.

"Kita imbau untuk seluruh masyarakat Sumatra Utara atau masyarakat Indonesia, agar tidak melakukan korupsi sesuai dengan harapan banyak orang. Karena korupsi itu merugikan semua pihak," kata Gandi.

Dirinya juga menuntut jika para pejabat yang ada di Indonesia khususnya di Sumatra Utara agar tidak melakukan korupsi. 

"Kami mendengar statement beberapa calon presiden atau wakil presiden, bahwasanya nanti kalau terpilih mereka akan membuat tuntutan ataupun hukuman mati kepada koruptor, dan ada juga yang menyatakan akan memiskinkannya. Kami tidak sepakat jika koruptor itu dibunuh, tapi kami sepakat untuk dibina mentalnya dan dibina karakternya. Karena kalau masalah korupsi, semua kita ini bakal korupsi kalau ada kesempatan. Kami lebih setuju jika koruptor itu harus dimiskinkan," lanjut Gandi.

Gandi menilai jika di hari anti korupsi sedunia ini, harus disuarakan soal buruknya perilaku korupsi agar masyarakat sadar betapa berpengaruhnya budaya buruk tersebut bagi masa depan Indonesia.

"Bahaya korupsi sangat perlu disuarakan, karena jika tidak disuarakan, nanti akan merajalela lah koruptor ini," tutur Gandi.

Pria yang disebut gemar mengikuti aksi-aksi damai seperti halnya saat ini mengajak anak muda untuk lebih peduli menyuarakan anti korupsi.

"Lihatlah perjuangan para pendahulu, lihat pesan para pejuang, atau bagaimana Indonesia bisa kita nikmati saat ini, jadi untuk ke depannya penting bagi kita untuk mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan. Untuk pemuda-pemuda Sumatra Utara, jangan asal menikmati buah kemerdekaan tapi juga ikut berjuang bagaimana menegakkan dan melanjutkan NKRI ke depannya," pungkasnya.

Ommbak Sumut dalam aksi damainya membawa setidaknya 4 tuntutan. Di antaranya adalah mereka menuntut untuk mengusut dugaan korupsi berjemaah pembangunan gedung Ma'had UIN SU di Tuntungan yang diduga telah merugikan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) UIN SU tahun 2020 senilai 36,9 miliar.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2017-2023, sampai dugaan korupsi pembangunan pagar dan gapura UIN SU di kampus Tuntungan (cabang Kejaksaan Negeri DS di Pancur Batu).

"Kalau kita berbicara di Sumatra Utara khususnya di Medan, proses penegakan hukumnya masih di bawah rata-rata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan sampai hari ini ada beberapa poin yang kami selidiki dan kami sampaikan pada penegakan hukum, yakni terkait dana desa yang ada di Serdang Bedagai. Sampai saat ini dari 2017 sampai 2023, kasus tersebut sepertinya tidak tersentuh hukum sedikit pun," kata Muhammad Agus Siregar selaku ketua umum Gerakan Mahasiswa Pemuda untuk Rakyat Provinsi Sumatra Utara.

Di hari anti korupsi sedunia, Agus menyampaikan kepada masyarakat Sumatra Utara untuk pandai-pandai memilih pemimpin. Dirinya mau masyarakat Sumatra Utara bisa dengan bijak memilih pemimpin yang anti korupsi.

"Siapa pun pemimpinnya nanti, khususnya pemimpin di Provinsi Sumatra Utara, agar benar-benar dapat memberantas dan melawan budaya korupsi," harap Agus.