Ganjar Sebut Pernyataan Jokowi Akan Turunkan Kualitas Demokrasi

Menurut Ganjar, statement Joko Widodo agak mengkhawatirkan. Sebab, menjadi pemicu ketidaknetralan aparat negara dan menurunkan kualitas demokrasi.

"Kalau mulai dengan statement baru ikut kampanye, maka saat ini agak mengkhawatirkan. Karena proses tidak netral pasti berjalan dan itu akan menurunkan kualitas demokrasi," katanya.

Lanjutnya, ketentuan yang mengatur presiden boleh berkampanye memang ada. Namun, dalam ketentuan hanya untuk Presiden yang akan kembali maju menjadi calon presiden untuk periode kedua.

"Aturannya boleh dah harus cuti. Tapi sebenarnya ketentuan itu untuk presiden yang mau maju lagi, yang incumbent. Kalau tidak, lebih baik netral semuanya. Seperti perintah presiden waktu itu, kepada kepala daerah, TNI/polri dan ASN seluruhnya harus netral," tegasnya.

Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan ketentuan, mengenai kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Bagian kedelapan UU tersebut membahas kampanye pemilu oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara.

Detail mengenai hak kampanye presiden dan wakil presiden termaktub dalam pasal 299, yang juga mencakup hak kampanye bagi pejabat negara.