Medan, IDN Times – Setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan Mandailingnatal Dollar Siregar dalam perkara dugaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, Polda Sumut terus melakukan pengembangan. Polisi kemudian memeriksa sejumlah pejabat lainnya.
Tidak main-main, Polda Sumut memeriksa Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dan Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Alamulhaq Daulay.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengonfirmasi pemeriksaan kepala daerah Madina itu. Dia menjelaskan, pemeriksaan sudah dilakukan pada Senin (22/1/2024).
"Polisi panggil Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Madina, Senin kemarin," jelas Hadi.
Pemeriksaan ini, lanjut hadi dilakukan untuk mendalami penyidikan perkara.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailingnatal Dollar Hafrianto Siregar ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Dia disangkakan terlibat dalam kasus suap penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Madina tahun 2023.
Dollar terjerat operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (3/1/2024). Dia diduga melakukan pungutan kepada peserta PPPK guru di Kabupaten Madina pada seleksi PPPK tahun 2023. Polisi memboyong Dolar ke Markas Polda Sumut, menjalani pemeriksaan hingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Polemik perekrutan PPPK untuk formasi guru di Kabupaten Mandailing Natal terus menghangat dalam beberapa waktu terakhir. Informasi yang dihimpun, para peserta memrotes hasil ujian CAT. Lantaran ada peserta yang nilainya justru dikurangi.Di sisi lain, ada sejumlah peserta yang nilai hasil ujian CAT dibilang tak terlalu tinggi, namun dinyatakan lulus.Dalam seleksi PPPK, Pemkab Madina juga melaksanakan Ujian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) tambahan bagi peserta PPPK formasi guru.
Ujian SKT ini juga diduga sebagai modus melakukan kecurangan. Lantaran para peserta tidak mendapatkan hasil yang transparan."Ada yang lulus, padahal nilainya saat ujian CAT itu tidak tinggi. Kalau ada dibilang peserta yang lulus harus punya sertifikat pendidik, tapi yang lulus itu pun banyak dilihat yang tak punya sertifikat itu. Makanya, kami bingung bagaimana mereka penilaiannya," ujar salah seorang peserta.