Pimpinan DPRD: Ajudan Wali Kota Saksi Kunci Kasus OTT BPKD Siantar

Wakil ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Mangatas Silalahi berharap banyak kepada Polda Sumut agar kasus ini dituntaskan segera mungkin sehingga prasangka liar dari sejumlah kalangan bisa terjawab. Namun satu hal yang menjadi perhatian politisi Golkar ini adalah bahwa kasus yang menjerat kepala BPKD dan bendaharanya diyakini tidak berdiri sendiri. Artinya, diduga ada orang lain yang ikut serta menikmati dana insentif pegawai pemungut pajak.

Secara tegas Mangatas Silalahi menyampaikan harapan besarnya terhadap kepolisian yaitu mengusut tuntas siapa saja yang ikut terlibat dan kelak aktor utamanya dapat diketahui pasti. Mangatas menyampaikan ini tidak lepas dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana pasca OTT.

"Makanya kita percaya bahwa tindakan dari Adiaksa dan bendaharanya tidak berdiri sendiri. Ada orang lain di balik itu. Artinya tidak bertindak sampai disini pengusutan ini. Pak polisi (dari Polda Sumut) juga sebelumnya mengatakan bahwa mereka (Kepala BPKD) bukan dalangnya. Kalau ini tidak tuntas, kita khawatir akan tumbuh lagi persoalan-persoalan baru di Siantar ini," ucapnya.

Menurut ketua DPD Golkar Pematangsiantar ini, orang yang menyuruh atau memerintahkan Adiaksa Purba bertindak memotong dana insentif paling dimungkinkan adalah pejabat di atasnya, apalagi dalam pengembangan yang dilakukan Polda Sumut akhir-akhir ini ada menyebutkan bahwa ajudan wali kota disinyalir berperan mengambil uang dari BPKD. Tentu, pemanggilan ajudan wali kota turut serta sebagai saksi bukan hal yang patut dianggap sepele.

"Kasus OTT, tersangkanya sudah ada yaitu kepala BPKD dan bendaharanya, saya pastikan ini tidak bertindak sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dalam tanda kutip, orang di atasnya itu siapa? Ada Sekda, Wakil Wali kota dan Wali Kota. Apalagi kita dengar dari hasil pemeriksaan bahwa yang mengambil uang adalah ajudannya wali kota," ucapnya.

Salah satu orang yang dianggap kunci utama dari kasus ini  menurut Mangatas adalah ajudan wali kota yaitu Rilan karena menurut  ini yang mengetahui pasti uang diambil dari siapa dan diserahkan kepada siapa. Untuk itu keterangan dianggap Rilan sangat penting.

"Sejauh ini pun kita tanda tanya besar, ada ajudan wali kota yang selama ini mendampingi wali kota setiap acara paripurna, sekarang justru tidak pernah lagi kelihatan sejak kasus OTT. Ada apa? Siapa ajudan yang tidak kelihatan sekarang, ya harus dikejar karena selama ini katanya Rilan yang mengambil uang. Dan sesuai BAP (berita acara pemeriksaan) nama dia paling banyak disebut sebagai orang yang mengambil uang dari BPKD," jelasnya.

Soal penanganan perkara tindak pidana korupsi atau OTT, kepolisian didorong tidak kalah cepat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan demikian lembaga kepolisian terus lebih baik. "Belakangan ini KPK juga banyak melakukan OTT dan kasus-kasus yang ditangani cepat dituntaskan. Polisi juga jangan mau kalah dengan KPK," ucapnya.

Wali Kota Siantar Hefriansyah menilai ia tak punya hubungan apa-apa dengan kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak dan uang lembur pada di BPKD Siantar.

"Aku kalau bicara bolak-balik setiap rapat, apel ku bilang, kerja bagus-bagus, jangan macam-macam, profesional. Yang aneh-aneh gak urusan ku itu," kata Hefriansyah di kantor Kejari Siantar, Senin (22/7).