HAN, Dinas BP2KB: Ada 1.882 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Sumut
- Orangtua perlu tahu 3 hal tentang anak: ingin didengar, kurang diapresiasi, dan tidak merasa adil.
- Kerjasama antara pemerintah, PKPA, komunitas, media, dan dunia usaha penting dalam perlindungan anak di Sumatera Utara.
- Dinas BP2KB mencatat 1.822 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumut pada tahun 2024. Kasus verbal banyak terjadi dari keluarga dan guru.
Medan, IDN Times - Kondisi anak saat ini di Sumatra Utara, yang sebagian kurang beruntung karena mengalami berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik, mental, psikis, kekerasan seksual, pelantaran, eksploitasi bahkan ada korban perdagangan orang. Tercatat 1.882 kasus kekerasan anak dan perempuan di Sumatra Utara sejak akhir 2024. Hal itu diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (BP2KB) Provinsi Sumut, Dwi Endah Purwanti.
Hal itu merupakan hasil pemantauan pihak Dinas BP2KB menggunakan aplikasi dari outline sapa 129 kemudian diinput dalam Simponi. Namun dari kasus tersebut, disebut Dwi mereka hanya terlapor saja. Kasus ini seperti menjadi fenomena batu es yang muncul di atas hanya permukaan saja, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih banyak lagi.
"Tanpa kita sadari yang paling riskan itu non fisik, yang kita tidak menyadari itu suaru bentuk kekerasan seperti kata bodoh, verbal seperti itu bagian dari kekerasan," jelas Dwi pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025, pada acara Festival Kreativitas Anak (Festika) Sumatra Utara yang digelar oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Sabtu (26/7/2025).
1. Deli Serdang paling banyak laporan kekerasan
Menurutnya berdasar Simponi, kabupaten/kota yang paling banyak itu saat ini terekam di antaranya Deli Serdang. Bukan karena Deli Serdang dalam arti "jahat". Namun, memang jumlah penduduknya yang banyak atau besar dan juga keaktifan untuk melaporkan.
Padahal, di daerah lain juga memiliki kasus banyak, tapi hanya saja mereka tidak banyak melaporkan kasus-kasus anak tersebut.
"Banyak sekali di daerah itu sebenarnya ada tetapi tidak melaporkan, tidak melaporkan itu apa seperti kekerasan seksual, biasanya itu orang berpikir ulang untuk itu melaporkan mungkin ada rasa malu, mungkin juga karena pelakunya orang terdekat atau pelaku merupakan tokoh yang menyangkut karena juga masyarakat pinggiran itu juga tidak mudah akses mendapatkan bantuan hukum dan pengetahuan serta bantuan disabilitas juga rendah. Ini menjadi permasalahan mengapa banyak daerah kabupaten/kota yang nampaknya tidak merasakan kekerasan tapi sebenarnya di sana terjadi kekerasan," jelasnya.
2. Banyak kasus verbal, termasuk dari keluarga sendiri
Dari adanya kasus tersebut, saat ini dari Dinas BP2KB menyatakan bahwa strategi pada kasus verbal terus melakukan edukasi dan sosialisasi dari berbagai jalur satuan pendidikan seperti kunjungan sekolah untuk mengingatkan anak-anak terkait kasus pembulian.
Dwi mengatakan pelaku kasus verbal banyak terjadi dari keluarga sendiri dan juga guru. Meskipun, terkadang tidak disengaja atau tanpa disadari.
Dia berharap keluarga harus menjadi rumah yang benar-benar aman dan melindungi bagi anak. Orangtua juga dituntut harus menjadi sahabat paling dekat untuk anak-anak curhat dalam berbicara, meskipun sering kali orangtua lupa bahwa mereka harusnya bisa menjadi sahabat bagi mereka.
"Mari kita lindungi anak kita, dan tidak memberikan kekerasan anak, berikan ruang pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat," beber Dwi.
3. Upaya perlindungan anak di Sumut
Dwi mengatakan, ada 4 pilar penting yang terlibat dalam upaya untuk perlindungan anak Sumatra Utara. Perlu kolaborasi berbagai pihak mulai dari sisi Pemerintah, pihak PKPA, komunitas, kemudian mewakili dari masyarakat, peran media, dan juga peran dunia usaha. Dengan kolaborasi ini, besar harapannya agar setiap anak yang ada di Sumut benar-benar terpenuhi haknya untuk hidup atau tumbuh berkembang kemudian sampai dengan hak berpartisipasi.
"Makanya, saat ini kami juga mendorong agar Forum Anak di setiap Kabupaten Kota itu betul-betul bermanfaat sekali, sehingga, anak ini didengarkan. Mulai dari proses pembangunan sehingga setiap ada Musrenbang ada keterwakilan anak kita di sini, karena anak-anak yang bisa menyuarakan apa yang mereka mau," tambahnya.
Menurutnya, anak merasa ingin didengar baik itu pendapatnya dan lainnya kepada keluarga, sehingga, hadirnya forum anak ini yang difokuskan adalah mendorong untuk dilibatkan. Anak saat ini, sering merasa prestasi yang didapat olehnya kurang diapresiasi. Hal ini muncul penilaian pada mereka dan menjadi keluhan mereka.
"Ini juga menjadi permasalahan kita bersama, bagaimana kita memberikan apresiasi-apresiasi prestasi anak," ucap Dwi.
Terakhir adalah, anak sering merasa diberikan ketidakadilan dalam hal apapun. Sehingga, diharapkan tidak ada dskriminasi pada anak untuk membangun ekosistem yang aman dan bisa melindungi anak tumbuh dan berkembang. "Dan itu harus optimis, yang bisa menjamin itu setiap diri kita," pungkasnya.
