Bawaslu, KPU, dan Parpol di Madina Teken MoU soal Penertiban APS

Selain itu, Ali Aga Hasibuan menekanan pentingnya rapat koordinasi ini digelar sebagai bentuk sosialisasi Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam penertiban APS yang ada di Madina.

“Kami perlu sampaikan, APS yang terpasang saat ini terikat dengan dua aturan, pertama adalah Peraturan Daerah, berarti kesalahan penempatan pemasangan, dan kedua PKPU yang mengatur APS tersebut, ini terkati konten APS yang tidak diperbolahkan, misalnya ada tanda coblos, nomor urut dan ajakan memilih serta citra diri pada APS,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Madina juga meminta peserta pemilu agar menahan diri dalam melakukan kampanye sebelum tahapan masa kampanye digelar. Karena tahapan saat ini masih pada tahapan sosialisasi dimana tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang terindikasi sebagai kampanye.

“Kampanye diperbolehkan dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sebelum itu disebut masa sosialisasi, jadi untuk itu sebaiknya peserta Pemilu menahan diri sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan oleh KPU,” tegasnya.

Kapolres Mandailing Natal yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Madina, Kompol M. Rusli, SH didampingi oleh Kanit Intelkam Polres AKP Trio Romi Manik, SH mengatakan pihaknya siap mendukung upaya Bawaslu Mandailing Natal dalam menertibkan APS yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang diwakili oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Madina, Sai Sintong Purba, SH mengatakan pihaknya mengimbau peserta Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal untuk mengikuti setiap tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal senada diungkapkan oleh Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang diwakili oleh Komandan Koramil 13 Panyabungan, Kapten Inf AK Harahap. Pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk untuk bekerja sama dalam menciptakan Pemilu yang aman dan damai.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mandailing Natal, Yuri Andri, mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Bawaslu melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam kesepahaman terutama dalam upaya penertiban APS yang melanggar peraturan di Kabupaten Mandailing Natal.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Bersama kesepahaman yang diantaranya adalah Partai Politik di Kabupaten Mandailing Natal dengan kesadaran penuh akan menurunkan APS yang tidak sesuai aturan paling lambat dalam waktu 3x24 jam setelah kesepahaman ditandangani.

Penurunan APS yang melanggar tersebut terlebih dahulu dilakukan secara mandiri dan kemudian akan dilaksanakan penuruan APS yang melanggar secara serentak pada hari Jumat (17/11/2023) di Kabupaten Mandailing Natal oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Bawaslu, KPU dan Forkopimda.