Apa Kabar Kasus Dugaan Suap Rp 1 T Sandiaga Uno untuk Jadi Cawapres?

Juru bicara PSI Bidang Hukum Rian Ernest meminta Bawaslu untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pemberian uang Rp1 triliun tersebut agar tercipta demokrasi yang baik pada Pilpres 2019 ini.

“Politik uang adalah sebuah persoalan besar yang selama ini mengancam kualitas demokrasi dan kualitas pemilu Indonesia. Politik uang harus diperangi bersama,” ujar Rian Ernest di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Rian juga menganggap bahwa kasus tersebut cacat hukum lantaran Bawaslu tidak dapat menemui langsung saksi kunci yaitu Andi Arief untuk dimintai keterangan.

“Jangan sampai kedaulatan politik itu ada di pemilik modal, kita tidak mau seseorang yang tidak jelas rekam jejaknya lalu bisa membeli tiket emas ke pertarungan pilpres 2019,” tuturnya.

Pria berkepala pelontos ini juga menegaskan, tidak akan ada implikasi serius bila Bawaslu kembali membuka kasus tersebut, apalagi menggugurkan status Sandiaga sebagai cawapres dengan nomor urut 02 itu.

“Harus dicatat, Undang-Undang tidak memuat sanksi apapun kepada pihak yang memberikan imbalan. Sanksi hanya diberikan kepada partai politik yang menerima imbalan dalam bentuk larangan mengajukan calon pada periode berikutnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pada 10 Agustus 2018 Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief pernah menyatakan dalam rangkaian tweetnya bahwa terdapat aliran uang dari Sandiga Uno ke PKS dan PAN masing-masing berjumlah Rp500 miliar terkait pencalonannya sebagai cawapres.

Kemudian pada 14 Agustus 2018, Rumah Relawan Nusantara The President Center Jokowi-Ma’ruf Amin melaporkan kasus mahar politik tersebut ke Bawaslu atas dasar dugaan pelanggaran yang tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, pada 31 Agutus 2018 Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan laporan tersebut dan menyatakan diberhentikan lantaran tidak dapat dibuktikan secara hukum terkait laporan tersebut.

Merasa tidak puas dengan hasil Bawaslu itu, pada 3 September 2018, pihak lain yaitu Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada 1 Februari 2019, DKPP menyatakan Bawaslu bersalah mengentikan penindaklanjutan kasus mahar Rp 1 triliun itu karena tidak dapat menghadirkan Andi Arief. Karena itulah, DKPP memberikan sanksi peringatan terhadap Ketua dan kedua anggota Bawaslu karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.