Aksi 22 Serikat Buruh di Sumut: Cabut Aturan JHT dan Copot Menaker!

Selain menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, massa aksi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menaker Ida Fauziyah.

“Beberapa poin tuntutan kami, copot Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah! karena kami anggap, selama menjadi menteri, kebijakannya tidak pro terhadap buruh atau pekerja. Justru mengebiri hak-hak buruh di Indonesia khususnya,” tambah Willy.

Willy juga mengatakan, aturan Permenaker tentang JHT dianggap merugikan kaum buruh. Pasalnya dengan berlakunya Permenaker baru , JHT dapat dicairkan oleh para pekerja pada usia 56 tahun.

“Ketika buruh di-PHK, dia bisa memanfaatkan jaminan hari tuanya, karena JHT itu urat nadi untuk buruh. Ketika dia sudah tidak bekerja atau minimal untuk menyambung hidup,” ujarnya.

Sementara itu menanggapi massa aksi buruh, anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Fraksi Nasdem,Berkat Kurniawan Laoli menyampaikan sepakat menolak aturan JHT yang dikeluarkan Kemenaker dan akan mengeluarkan surat tertuju ke Presiden Indonesia.

“Ada 6 tuntutan mereka, kita di lembaga ini (DPRD) bersepakat untuk menerima tuntutan dengan proses mekanisme yang ada di DPRD kita akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa mencabut peraturan nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT,” katanya.

Berkat juga menegaskan partai Nasdem mendukung agar peraturan JHT dicabut, sehingga para buruh dapat hak sebagaimana mestinya.

“Pertimbangan kemanusiaan, kita mendukung supaya itu dicabut dievaluasi sehingga para pekerja bisa mendapatkan hak nya di saat dia membutuhkan,” tandas Berkat.

Aksi ditutup dengan penandatangan petisi di spanduk penolakan Permenaker No 2 Tahun 2022 oleh massa aksi buruh dan akan di pasang di depan DPRD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumut.