Aceh Sepakat: Yang Gelar Mubes Tandingan Ilegal dan akan Dipolisikan

04 Feb 2021, 23:09 WIB

Doni Hermawan

News

Channel

Add Us on Google

Aceh Sepakat: Yang Gelar Mubes Tandingan Ilegal dan akan Dipolisikan

Default Image IDN

Medan, IDN Times - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aceh Sepakat angkat bicara soal adanya kabar soal Musyarawah Bersama (Mubes) tandingan di Hotel Adimulia pada 8-9 Februari 2021 mendatang. Padahal sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019 lalu bahwa hanya ada satu kepengurusan di bawah kepemimpinan Husni Mustafa.

Ketua DPP Aceh Sepakat Husni Mustafa menjelaskan jika ada oknum yang mengatasnamakan Aceh Sepakat dengan logo dan nama tentu dipastikan ilegal. Dia juga menyesalkan adanya rencana menggelar mubes.

"Sejak ada putusan MA hanya ada satu pengurus yang sah itu kami. Makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Aceh Sepakat di luar kami itu tidak sah, ilegal. Makanya kalau ada Mubes 8-9 Februari nanti itu tidak sah, kami minta polisi untuk membubarkan kegiatan tersebut," kata Husni saat gelar konfrensi pers di Medan, Kamis (4/2/2021).

1. Keputusan MA jadi payung hukum Aceh Sepakat

Default Image IDN

Lebih lanjut kata Husni, Mubes sebelumnya digelar pada 26 Desember 2020. Mubes itu memilih Husni Mustafa dan didampingi HT Bahrumsyah sebagai Sekretaris Umum.

Bahrumsyah mengatakan, pihaknya sudah menyurati Kapolda Sumut dan unsur Forkompinda yang lain terkait agenda mubes tandingan tersebut.

"Kami akan menempuh upaya hukum. Kami minta kegiatan itu dihentikan karena tidak punya payung hukum jelas. Dengan adanya putusan MA yang menyatakan kepengurusan mereka yang sah, seharusnya tidak ada lagi mubes tandingan,” tegasnya.

2. Diduga membentuk pengurus hingga DPC yang ilegal

Default Image IDN

Wakil Ketua DPRD Medan ini mendapat informasi bahwa yang akan menggelar Mubes diduga adalah eks Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat yakni Bustami Syam.

"Beliau sudah pernah membubarkan DPP Aceh Sepakat, keluar dari Dewan Musafat, bersengketa di pengadilan hingga kalah sampai membentuk pengurus tandingan," bebernya.

Selain itu menurut Bahrum, oknum juga membuat Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang juga ilegal. "Alasan dia, mubes ini atas permintaan DPC. Tapi rata-rata DPC yang mereka ragukan juga ilegal. Karena yang resmi yang ditandatangani Husni Mustafa. Nantinya kita akan melakukan upaya hukum. Tidak boleh menggunakan logo atas nama Aceh Sepakat," tambahnya.

3. DPP Aceh Sepakat juga sesalkan isyarat dukungan dari Pemprov Sumut dan akan mengusut aset-aset milik Aceh Sepakat

Default Image IDN

Dalam kesempatan itu, Bahrumsyah juga menyayangkan ada pernyataan dari Pemprov Sumut melalui Kesbangpol yang mendukung mubes tandingan itu. Menurut dia, Pemprov Sumut tidak mendapat informasi yang utuh terkait hal ini.

"Mungkin mereka tidak menerima informasi dari dua belah pihak. Hanya satu pihak saja. Gubernur belum memahami persoalan Aceh Sepakat. Oleh karenanya kami ingin menyampaikan kepada kepolisian daerah membubarkan ini," bebernya.

Sementara itu kuasa hukum Sofyan Adami mengatakan pihaknya juga akan menertibkan aset-aset Aceh Sepakat yang ada di Sumatra Utara. Termasuk rumah sakit dan balai pertemuan.

"Kami berharap mereka menghentikan sendiri kegiatan itu. Mereka bisa bergabung dengan kepengurusan yang sah. Kami juga akan mengusut aset-aset Aceh Sepakat di Sumut. Menyangkut rumah sakit dan lainnya. Hal tersebut selama ini kami anggap tidak pernah dilaporkan," katanya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat Sumut, Sayed Khairuzzaman, kuasa hukum Sofyan Adami dan pengurus lainnya.