Gubernur Edy Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Tidak Minus
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi ingin pertumbuhan ekonomi tidak minus pada kuartal I 2021. Dia berharap seluruh pihak bisa bekerja termasuk para kepala daerah.
Harus diakui, selama pandemik COVID-19, ekonomi Sumut mengalami kontraksi signifikan. Kontraksi ekonomi sudah berlangsung sejak kuartal I 2020 hingga sekarang.
“Sesuai dengan instruksi Presiden, kuartal I harus pulih, minimal nol. Untuk itu, penyerapan APBD harus optimal dari kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi,” tegas Edy Rahmayadi, melalui video conference dengan bupati/walikota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (11/2/2021).
1. Kepala daerah harus turun langsung hingga ke tingkatan desa
Gubernur Edy juga mengingatkan pada para kepala daerah untuk bisa turun langsung ke tingkatan desa dan rukun tetangga. Itu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial baik dari kementerian atau daerah berjalan dengan baik dan benar.
Pimpinan daerah juga diminta menggalakkan kegiatan padat karya termasuk pengelolaan dana desa agar perekonomian kembali bergairah di kabupaten/kota.
Baca Juga: PPKM di Sumut Tidak Optimal? Gubernur Edy: Sudah Disanksi, Besok Lupa
2. Kepala daerah juga harus lebih masif tegakkan protokol kesehatan
Edy Rahmayadi pun mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menegakkan protokol kesahatan kepada masyarakat. Karena tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan juga masih rendah. Sementara peningkatan kasus masih masif. Penambahan kasus per 10 Februari mencapai 240 orang.
“Kepatuhan kita sama protokol kesehatan masih 40 persen, itulah yang membuat kita kesulitan mengendalikan COVID-19, Per 10 Februari bertambah 240, padahal sebelumnya kita sempat di angka 60 pertambahannya. Karena itu, agar pemulihan ekonomi dan kedisiplinan protokol kesehatan berjalan bupati dan walikota turun hingga ke tingkat desa dan RT, benar-benar optimalkan perangkat-perangkatnya,” ungkapnya.
3. Akan bentuk Kampung Tangguh Mandiri untuk pemulihan ekonomi
Pemprov Sumut juga akan membentuk Kampung Tangguh Mandiri untuk pemulihan ekonomi dan juga peningkatan disiplin protokol kesehatan. Desa-desa tersebut diharapkan mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga mengembangkan potensi daerahnya.
Untuk penanganan COVID-19 desa perlu menganggarkan 8 persen dari dana desa. Sisanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Memastikan ini berjalan selain bupati dan wali kota, Polri, TNI dan Kejaksaan akan ikut turun hingga ke tingkat desa. Akan ada reward (penghargaan) dan Punishment (hukuman) kepada desa terkait pembentukan Kampung Tangguh Mandiri.
“Konsepnya akan segera kita rumuskan. Kita akan segera panggil OPD terkait dan secepatnya membentuk konsepnya. Persiapannya hingga akhir bulan ini, jadi 1 Maret harus sudah start. Dari Kementerian Desa juga akan turun memastikan ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Baca Juga: Akhyar Sah Jadi Wali Kota Medan Definitif, Ini Pesan Gubernur Edy