Rasionalisasi Anggaran PON di Aceh, Dihemat hingga Rp400 Miliar

Marciano mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh selaku tuan rumah sekaligus pembukaan perhelatan olahraga empat tahunan tersebut.

Tujuannya agar Tanah Rencong bisa menampilkan sesuatu yang terbaik dan PON XXI akan dikenang sebagai kegiatan atau event olahraga nasional dengan ciri khas tersendiri. Sebab PON 2024 diselenggarakan di dua daerah dan diikuti 38 provinsi.

“Insyaallah, PON XXI Aceh-Sumut akan melahirkan dan memecahkan rekor-rekor nasional dan itu menjadi bahan bagi kita untuk mengantar atlet-atlet kita berprestasi lebih baik pada single maupun multi event internasional,” ujar Marciano.

Marciano menyampaikan pengurus KONI Pusat beserta pengurus besar PON Aceh-Sumut dan tim dari Kemendagri secara maraton kegiatan dalam rangka rasionalisasi anggaran penyelenggaraan event olahraga empat tahunan itu sejak 17 Oktober 2023.

Dikatakan, dari beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya sudah bisa menampilkan anggaran yang rasional dalam penyelenggaraan PON di Aceh dengan sisa waktu setahun ini. Baik program-program perencanaan maupun pertemuan terkait persiapan kegiatan PON akan segera dilakukan.

“Seluruh anggaran ini sudah dipertimbangkan bersama dan menjadi bahan pelaporan pejabat gubernur Aceh kepada presiden pada rapat terbatas mendatang,” jelasnya.

“Tentu kami berharap semua hasil pertemuan bisa segera ditindaklanjuti secara cepat, karena waktu kita yang hanya tinggal setahun ini. Insyaallah, PON XXI Aceh-Sumut akan dilaksanakan pada September tahun 2024 sesuai dengan yang telah kita rencanakan bersama,” imbuh Marciano.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa klasifikasi anggaran PON XXI ada dua yakni pembangunan prasarana dan sarana serta penyelenggaraan. Kebutuhan anggaran yang diestimasi mencapai Rp1,2 triliun sebelum rapat rasionalisasi.

“Dari hasil rapat rasionalisasi yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Aceh, Tim Kemendagri dan KONI Pusat, terjadi penghematan yaitu menjadi sebesar kurang lebih Rp800 miliar,” kata Muhammad MTA.

Sumber anggaran dikatakan Muhammad MTA bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sponsor, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Segala hal tersebut diakui akan diputuskan oleh presiden.

“Sedangkan terkait anggaran rehab venue utama yang bersumber dari dana APBN, saat ini sedang berjalan, sekitar Rp800 miliar lebih. Tinggal tender dan action pembangunan melalui Kementerian PUPR,” imbuh MTA.

Sehubungan dengan itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh membantah bahwa rapat dan turunnya tim Kemendagri tersebut dalam rangka meminta Aceh memotong anggaran untuk PON. Padahal diakui Muhammad MTA dalam rangka rasionalisasi kebutuhan penyelenggaraan.

“Dan hasilnya akan dilaporkan kepada presiden dalam hal kebijakan lanjutan sumber pembiayaan nantinya,” pungkasnya.