2. Permohonan Isa jadi Justice Collaborator ditolak

Ilustrasi palu hakim. unsplash.com/Bill Oxford

Dalam persidangan itu JPU KPK juga menolak permohonan terdakwa Isa menjadi Justice Collaborator. Sebelumnya dia memohon menjadi JC lantaran sudah bersikap kooperatif dan memberikan uang itu karena diminta.

Dia juga menerangkan telah melihat Fikri Hamdi (Kasi Pemeliharaan Drainase Dinas PU Kota Medan) menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Makte, rekan kerja Akbar Himawan Bukhari (pengusaha yang juga anggota DPRD Sumut). Isa juga mengaku menerima Rp200 juta daru Dr Ari Haririja di Jalan Gajah Mada, Medan.

“Permohonan (untuk jadi justice collaborators) tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborators tidak terpenuhi,” ucap Zainal.

3. Penolakan menjadi justice collaborator ditolak karena Isa tersangka utama aktif

Mantan Kadis PU Medan Isa Ansyari (Dok.IDN Times/istimewa)

JPU KPK juga menyatakan permohonan justice collaborator karena Isa adalah tersangka utama aktif.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Majelis Hakim yang diketuai Abdul Aziz menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan Kamis (13/2), dengan agenda pembelaan dari terdakwa (pledoi).

“Kami tidak sependapat dengan penuntut yang menyatakan klien kami sebagai pelaku utama. Klien kami memberikan uang itu karena dipaksa. Kami akan susun pembelaan yang komprehensip,” kata Adimansyah, penasihat hukum Isa Ansyari, seusai sidang.

4. Linimasa OTT suap Wali Kota Eldin

Dzulmi Eldin Wali Kota Medan Nonaktif di Pengadilan Negeri Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Perkara ini adalah buntut dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK Selasa (15/10) hingga Rabu (16/10) dinihari. Dzulmi Eldin, Isa Ansyari dan Samsul Fitri Siregar, (Kepala Sub Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan) dijadikan sebagai tersangka. Sejauh ini baru Isa yang diadili.

Dalam dakwaannya, Isa disebut memberi suap bersama Samsul. Tujuannya agar Dzulmi mempertahankan jabatan Isa selaku Kadis PU Kota Medan.

Isa diangkat dan dilantik menjadi Kepala Dinas PU pada 16 Februari 2019. Dia pun mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420 miliar. Dalam mengelola anggaran itu, terdakwa Isa mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah. Agar dianggap loyal kepada wali kota, Isa kemudian ikut membiayai kegiatan operasional Dzulmi Eldin menggunakan uang yang diperolehnya itu.

Baca Juga: Wali Kota Medan Kena OTT, Wakil Wali Kota dan Sekda Belum Masuk Kantor

5. Samsul meminta uang kepada Isa untuk biaya operasional Eldin dan rombongan ke Jepang

Dzulmi Eldin Wali Kota Medan Nonaktif di Pengadilan Negeri Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Maret 2019, Samsul yang merupakan orang kepercayaan Dzulmi Eldin menemui Isa di Hotel Aston Medan. Saat itu dia meminta bantuan uang kepada Isa. Uang itu digunakan untuk kebutuhan biaya yang tidk ditanggung APBD. Isa pun menyanggupinya.

Samsul kemudian menyampaikan kebutuhan operasional Wali Kota Medan. Terkait itu, Isa menyerahkan uang masing-masing Rp20 juta untuk Dzulmi Eldin, pada Maret, April, Mei, dan Juni 2019.

Isa juga menyanggupi untuk membantu menutupi kebutuhan dana operasional Eldin yang akan menghadiri undangan acara perayaan ulang tahun ke-30 “Program Sister City” antara kota Medan dengan Kota Ichikawa, di Jepang. Rombongan dari Medan berkunjung ke Negeri Sakura pada tanggal 15-18 Juli 2019.

Rombongan yang berangkat terdiri dari: Dzulmi Eldin, Rita Maharani, Samsul Fitri, Andika Suhartono, Fitra Azmayanti Nasution, Musaddad, Iswar Lubis, Suherman, T Edriansyah Rendy, Rania Kamila, Hafni Hanum, Tandeanus, Vincent, dan Amanda Syaputra Batubara. Keberangkatan mereka difasilitasi Erni Tour & Travel, Jalan Brigjen Katamso.

Juni 2019, Samsul melakukan penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang itu. Angkanya mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan alokasi APBD Kota Medan hanya Rp500 juta. Padahal pihak travel saat itu sudah meminta uang muka sebesar Rp800 juta.

6. Eldin juga meminta bantuan kepada sejumlah pejabat teras lainnya

Wali Kota Medan Nonaktif Tengku Dzulmi Eldin saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kekurangan dana itu disampaikan kepada Eldin. Lantas Eldin memerintahkan Samsul meminta bantuan keada Iswar S (Kepala Dinas Perhubungan) dan Suherman (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Daerah Kota Medan), sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut dalam rombongan ke Jepang. Selain itu, dia juga diperintahkan memintanya kepada Isa.

Lantas Samsul dan Stafnya Andika Suhartono menemui Isa di awal Juli 2019 di ruang kerjanya. Dia menyampaikan kebutuhan dana operasional wali kota untuk kunjungan ke Jepang sebesar Rp200 juta. Isa pun menyanggupinya.

Uang itu diberikan keesokan harinya kepasa Andika di rumahnya di Jalan STM Gang Persatuan Nomor 25, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas keesokan harinya. Andika langsung menukarkan uang itu menjadi mata uang Yen di Money Changer Gembira. Selanjutnya uang diserahkan kepada Samsul di ruang kerjanya pada 14 Juli 2019.

Penyerahan uang dalam bentuk Yen itu pun dilaporkan kepada Dzulmi Eldin di rumah dinasnya. Dilaporkan pula uang yang diberikan kepala OPD lainnya berjumlah sebesar Rp800 juta. Dzulmi Eldin meminta Samsul untuk menyimpan dan mempergunakannya selama kunjungan di Jepang.

7. Karena masih berutang Rp900 juta kepada agen travel, Eldin kembali meminta dana kepada para pejabat lainnya

Dzulmi Eldin Wali Kota Medan Nonaktif di Pengadilan Negeri Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kunjungan ke Jepang pun selesai. Pada Oktober 2019, Eldin dan Samsul mendapat informasi dari Tandeanus selaku pemilik Erni Tour & Travel bahwa mereka masih berutang Rp 900 juta. Mengetahui hal itu, Eldin memerintahkan Samsul meminta tambahan dana kepada Iswar Lubis dan Suherman serta Kepala OPD lainnya, termasuk Isa.

Rinciannya: Suherman diminta Rp 200 juta, Iswar Lubis Rp 200 juta, Isa Rp 250 juta, dan Benny Iskandar (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Rp 250 juta, Johan (Sekretaris Dinas Pendidikan) Rp100 juta, dan Edwin Effendi (Kepala Dinas Kesehatan) Rp 100 juta.

Sesuai permintaan, Isa kemudian mengirimkan uang Rp200 juta ke rekening BCA milik Mahyudi, ayah M Aidil Putra Pratama yang merupakan ajudan Eldin. Samsul meminta Aidil menarik uang itu dan menyerahkannya kepada Sultan Sholahuddin untuk disimpan ke dalam brankas protokoler, sebagai dana nonbudgeter operasional Walikota, di Kantor Pemerintah Kota Medan.

Di hari yang sama, Isa dihubungi Andika Suhartono sekira pukul 15.50 WIB. Dia menanyakan kekurangan sekitar Rp50 juta lagi. Isa kemudian meminta Andika datang ke rumahnya untuk mengambil uang tersebut.

Andika datang ke rumah Isa pada pukul 20.30 Wib. Dia mengendarai mobil Avanza silver BK 102 BL. Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp50 juta kepadanya. Beberapa waktu kemudian Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri ditangkap oleh petugas KPK. Isa pun menyusul menjadi tersangka.

Baca Juga: Wali Kota Medan Eldin Terjaring OTT KPK, Ini Kata Wakil Wali Kota