Diduga Ilegal, Polda Sumut Selidiki 7 Kasus Pinjaman Online
Mural bahaya pinjaman online (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Korban peer to peer lending ilegal alias pinjaman online (Pinjol) kian marak di Indonesia. Para korban tergiur dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.
Tak terkecuali di Sumatra Utara. Polda Sumut menerima laporan dari para korban. Pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan.
1. OJK digandeng dalam penanganan kasus
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Pihak Polda Sumut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk menyelidiki kasus Pinjol di wilayah hukumnya.
"Ya, kita sedang menyelidikinya. Untuk itu, kita telah berkoordinasi dengan OJK," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi, Selasa (19/10/2021).
Baca Juga: Pakar Ingatkan Bahaya Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol Ilegal
2. Ada 7 kasus yang tengah diselidiki
pixabay.com/EmAjiKasus itu ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Namun, Hadi enggan membeberkan identitas perusahan Pinjol ilegal tersebut.
"Ya, Krimsus sedang mendalaminya. Nanti (identitas perusahan Pinjol ilegal) saja ya," sebut Hadi dengan alasan masih dalam penyelidikan.
Ada tujuh kasus yang tengah diselidiki. Enam kasus di Kota Medan dan satu di Kota Tanjungbalai. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan para saksi.
3. Masyarakat diimbau tidak tergiur dengan berbagai macam tawaran Pinjol
Kepala Bidang humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi. (Dok Polda Sumut)Hadi mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran dari Pinjol. "Kita berharap masyarakat jangan muda diiming-imingikan pinjaman-pinjaman diberikan melalui media online. Pastikan dulu legalitas pihak pemberi pinjaman tersebut," kata Hadi.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas kejahatan fintech peer to peer (p2p) lending.
Baca Juga: Oknum Polisi Arogan Marak, KontraS: Karena Minimnya Proses Hukum
