2. SMGP kembali membantah kesekian kalinya

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meninjau PT SMGP, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (28/4/2022). (Diskominfo Sumut)

Pihak PT SMGP memberikan klarifiasi. Humas PT SMGP  Yani Siskartika dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sebelum kejadian mereka tengah melaksanakan kegiatan uji sumur T-11 pada dalam rangka persiapan Unit III.

Pengujian itu juga disaksikan langsung tim dari Direktorat Jenderal EBTKE dan Dinas Lingkungan Hidup - Pemkab Mandailing Natal, bekerja sama dengan Polres Mandailing Natal, TNI, PAM Desa, Humas Lokal, aparat keamanan dan berbagai pihak lainnya.

“Saat ini, SMGP fokus pada penanganan dan bantuan bagi warga, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun dalam proses pengungsian. SMGP berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan kepada masyarakat, termasuk bantuan kesehatan,” ungkap Yani.

IDN Times menanyai soal indikasi kebocoran gas. Namun PT SMGP membantahnya. Bantahan ini sama seperti kejadian – kejadian sebelumnya.

 “Indikasi semua alat tidak ada kebocoran,” ungkap Yani.

Baca Juga: 79 Warga Keracunan, Polisi Akui Ada Aktivitas Uji Sumur PT SMGP

3. Sejumlah orang diperiksa kepolisian

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meninjau PT SMGP, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (28/4/2022). (Diskominfo Sumut)

Terpisah, Kepala Kepolisian Resor Madina AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman kasus dugaan kebocoran gas itu.

“Sementara kita berupaya interogasi dari pihak perusahaan, warga desa. Alhamdulillah saat ini kondusif dan terkendali,” kata Reza.

Pada kasus – kasus sebelumnya, ada beberapa penyelidikan yang belum juga diumumkan ke publik. Soal ini, Reza berdalih bukan menjadi kewenangannya.

“Kita memang bukan ahlinya. Itu di Dirjen EBTKE (Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi) Kementerian ESDM. Dari hasil pemeriksaan mereka, korban yang mengalami pusing mual, tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Makanya sampai disitu saja,” ungkap Reza.

Pihaknya, kata Reza, hanya berkewenangan melakukan pengamanan aset negara.

4. Bupati sudah rekomendasikan SMGP ditinjau ulang

Bupati Mandailing Natal, Jafar Sukhairi dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika (Dok. IDN Times)

Terpisah, Bupati Madina Jafar Sukhairi Jafar Sukhairi Nasution mengatakan, kehadiran pihak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dalam pengujian sumur T-11 adalah untuk memantau agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Tapi di luar dugaan ada bau yang cukup menyengat. Bau yang tercium oleh warga. Sehingga menyebabkan mual, pusing dan muntah,” kata Jafar, Rabu siang.

Jafar juga menanggapi soal bantahan berulang dari PT SMGP. Pihaknya juga bingung, kenapa kejadian ini bisa berulang.

“Semua SOP sudah dilakukan katanya. Namun pada faktanya ini lagi-lagi terjadi. Ini sebuah hal yang membingungkan kita sendiri. Kenapa ini terjadi berulang,” tukasnya.

Pemkab Madina juga sudah menyurati Kementerian ESDM terkait rekomendasi peninjauan ulang PT SMGP. Bahkan, kata Jafar, sudah berulangkali surat itu dilayangkannya.

“Dari awal, di EBTKE sudah ada surat rekomendasi. Ada empat poin termasuk peninjauan kembali keberadaan PT SMGP. Cuma mencabut itu domainnya pusat. Kita hanya erharap. Karena ini menyangkut keselamatan warga saya. Pemerintah pusat barangkali punya pertimbangan lain,” ungkapnya.

Untuk sementara, Pemkab Madina sudah meminta operasinal PT SMGP menghentikan kegiatan sementara di Sumur T11. Ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa berulang.

5. Sampai makan korban nyawa, kenapa SMGP seakan kebal hukum?

Potret PT SMGP di Mandailing Natal. (Sumber: ksorka-sorikmarapi.com)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan memberikan kritik keras terhadap dugaan keracunan yang sudah berulang kali. Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan Alinafiah Matondang menjelaskan, pemerintah seakan abai dengan hak-hak masyarakat di sekitar PT SMGP. Kata Ali, pembiaran ini bisa menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam hal pembiaran ini, pemerintah melakukan pelanggaran serius. Bukan hanya dari sisi Lingkungan Hidup tapi juga hak asasi. Karena masyarakat bukan hanya dikorbankan sebatas harta benda, tapi juga jasmani dan jiwanya. Untuk itu dapat menjadi ranahnya penyelidikan Komnas HAM,” ujar Ali.

Pemerintah juga dianggap tidak memiliki taring untuk menindak PT SMGP. Sebab dari beberapa rangkaian kejadian, tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Termasuk pihak Polres Madina, yang justru tidak memberikan kejelasan, terhadap penyelidikan kasus. Ini semakin menguatkan jika PT SMGP justru kebal hukum.

“Polres Madina diduga tidak profesional dalam penanganan kasus ini sebab atas kejadian sebelumnya terdahulu hingga saat ini tidak ada kejelasan apakah dihentikan atau tidak penyelidikannya. Nah bagaimana pula dengan kebocoran yang terjadi baru baru ini tentu sangat diragukan keseriusan Polres Madina sehingga patut dan wajar kasus ini harus menjadi perhatian serius oleh Polda Sumut,”  Kata Ali.

LBH Medan dengan tegas menuntut pemerintah berani menutup PT SMGP. Karena rentetan kejadian di kawasan operasional mereka sudah merugikan banyak masyarakat.

IDN Times mencatat rentetan kejadian di PT SMGP Sumut. Tercatat, sudah tujuh orang  meninggal. Baik karena keracunan gas, atau pun dampak operasional PT SMGP.

Pada September 2018 lalu, dua orang santri meninggal dunia di kawasan operasional PT SMGP. Dua santri dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru itu, meninggal setelah jatuh ke dalam kolam penampungan air PT SMGP. Keduanya adalah Irsanul Mahya (14)  dan Muhammad Musawi (15), warga Deas Sibanggor Jae.

Peristiwa terparah terjadi pada 25 Januari 2021. Dugaan kebocoran gas terjadi pada pipa milik PT SMGP. Lima orang meninggal dunia, puluhan lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, lebih dari 200 wrga mengungsi karena khawatir kebocoran gas terjadi kembali.

Kemudian, pada 6 Maret 2022, kembali terjadi kebocoran sumur gas di Desa Sibanggor Julu. Sebanyak 58 orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan.

Kemudian dugaan kebocoran gas terjadi pada Minggu 24 April 2022. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit. Kemudian sebanyak delapan warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan gas, Jumat (16/9/2022) malam.

Baca Juga: Sudah 79 Warga Keracunan Gas Diduga Akibat Aktivitas PT SMGP