2. Selain pidana penjara, terdakwa juga dibebankan membayar denda

Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Selain pidana penjara, terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp200 juta, subsidair dua bulan kurungan. Kemudian, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp450 juta subsider 2 tahun 3 bulan.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana," kata hakim.

3. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Hakim dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa merugikan perekenomian negara.
"Hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya," ujar hakim.

Pada sidang sebelumnya, jaksa Alexander Kristian Silaen menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsidar tiga bulan kurungan.

Tidak hanya pidana penjara dan denda, jaksa juga membebankan terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 450 juta lebih, dengan ketentuan, jika terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun 3 bulan. Menyikapi putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

4. Sebelumnya, terdakwa Samson sempat buron selama 12 tahun

Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, terdakwa Samson sempat buron selama 12 tahun. Ia melarikan diri saat proses penyidikan berlangsung hingga tidak diketahui keberadaannya selama 12 tahun.

Belakangan diketahui terdakwa rupanya bersembunyi di tepi hutan dekat areal kebun sawit di Sibuhuan Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Samson pun akhirnya berhasil diamankan oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada September 2020 lalu.

Dalam dakwaan jaksa dijelaskan, bahwa terdakwa Samson bersama-sama dengan Ir. Risman Simanjuntak, melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Tipe-36 sebanyak 58 unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kec Gido Kab Nias berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan, antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani

Namun, pekerjaan pembangunan perumahan tidak selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada 17 oktober 2006 dengan didasari kepada progress dan opname pekerjaan, yang dilaksanakan hanya sebesar 3,919 persen.

Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp450.026.785 berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Baca Juga: Bandar Narkoba 240 Kg Ganja Dituntut Hukuman Mati