DPRD: Laboratorium Swab di RSDK Simalungun Ternyata Gak Ada

2. Kebijakan JR Saragih dinilai tidak tepat dan hanya pemborosan

Dalam RPD itu, dewan menilai bahwa pernyataan JR Saragih soal adanya laboratorium, diduga terselip kepentingan di luar dari penanganan COVID-19, sekaligus menimbulkan pemborosan anggaran yang sangat besar. "Kita menilai apa yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebuah pemborosan dan juga kebijakan yang kurang tepat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun ini," kata Samrin Girsang menimpali.

DPRD pun turut mempertanyakan apa hal yang mendesak sehingga harus membangun RSDK COVID-19. Sebab, Pemkab Simalungun masih memiliki rumah sakit rujukan penanganan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan. Langkah Pemkab, yang sebelumnya meminta izin ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar RSUD Perdagangan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, pun sangat bertolak belakang dengan dibangunnya RSDK COVID-19.

"Kalau kita sudah meminta ijin untuk RSUD Perdagangan sebagai rujukan, ya cukuplah di Perdagangan saja, tanpa harus menambah rumah sakit darurat. Yang kita tahu, kepala daerah mempersiapkan rumah sakit darurat ketika daerahnya telah memasuki KLB (Kejadian Luar Biasa) dan KLB itu dibuktikan dengan adanya grafik orang terpapar COVID-19 meningkat tajam, baik OTG, ODP, PDP dan positif," ucap Benhard.