Utak-atik Proyek Lampu Jalan, Eks Kadis Perkim Taput Diciduk

Tersangka BG diduga kuat sengaja mengakali sistem pengadaan barang dan jasa dengan memecah satu proyek besar menjadi puluhan paket kecil. Tujuannya agar nilai per paket berada di bawah Rp200 juta, sehingga pengerjaan proyek bisa dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa harus melalui proses tender atau lelang secara terbuka.

"Pagu anggarannya proyek itu Rp13.600.000.000, yang dibaginya menjadi 73 paket pengerjaan. Rinciannya 15 kegiatan lampu penerangan jalan umum dan 58 kegiatan lampu taman," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Taput, Dedy Frits Rajagukguk, dalam keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, BG tidak hanya mengakali prosedur tender, tetapi juga diduga memerintahkan tersangka WL untuk menggelembungkan harga atau mark up pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu, BG disebut melakukan intervensi terhadap pejabat pengadaan agar tidak melakukan pemeriksaan dokumen terhadap perusahaan yang diajukan WL.

"Karena perintah dari tersangka BG para pejabat pengadaan tidak lagi melakukan tupoksinya melakukan tahapan undangan, penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi teknis, biaya dan survei penyedia," ungkap Dedy.

Tersangka WL diketahui melaksanakan 69 paket pekerjaan dari total 73 paket yang tersedia. Untuk meraup keuntungan pribadi yang lebih besar serta menutupi commitment fee kepada dinas, WL melakukan praktik subkontrak kepada pihak lain untuk pengadaan tiang dan material lampu. Praktik ini berujung pada membengkaknya kerugian negara berdasarkan audit resmi.

"Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara tanggal 19 Januari 2026 akibat perbuatan BG dan WL negara mengalami kerugian Rp4.858.953.437," tegas Dedy.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara yang serius.