Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Terpidana Kasus SM Karang Gading Belum Dieksekusi, Alasan Sakit

25 Sep 2026, 20:36 WIBKota Medan3 min read

Kejati Sumut menyita lahan perkebunan sawit milik Alexander Halim alias Akuang yang masuk ke dalam kawasan SM Karang Gading, Langkat, Sumut, Selasa (8/11/2022). (Dok: Kejaksaan Tinggi Sumut)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Eksekusi terhadap Alexander alias Akuang belum dilakukan karena ia tidak hadir dengan alasan sakit.
Kejaksaan menunggu kepastian kondisi kesehatan, memantau keberadaan Akuang, dan menyiapkan dokter independen.
Akuang divonis 10 tahun penjara serta wajib membayar uang pengganti Rp856,8 miliar berdasarkan putusan kasasi MA.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

21 Mei 2026

Putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Akuang diputus. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan.

3 Agustus 2026

Putusan kasasi tersebut diteruskan kepada pihak terkait.

14/9/2026

Kejari Langkat memanggil Akuang untuk menjalani eksekusi. Akuang tidak hadir dengan alasan sakit.

18/9/2026

Kejari Langkat menerima surat permohonan penundaan eksekusi dari penasihat hukum Akuang karena alasan kondisi kesehatan.

24/9/2026

Irfan Wibowo menyampaikan keterangan tertulis mengenai permohonan penundaan eksekusi dan kondisi Akuang.

kini

Kejaksaan menunggu kepastian kondisi kesehatan Akuang sembari memantau keberadaannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Eksekusi terhadap Alexander alias Akuang belum dilakukan, meski ia telah divonis 10 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp856,8 miliar.
Who?
Alexander alias Akuang, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejati Sumut, penasihat hukum Akuang, dan Mahkamah Agung.
Where?
Perkara tersebut berkaitan dengan alih fungsi atau perambahan hutan di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
When?
Kejari Langkat memanggil Akuang untuk eksekusi pada Senin (14/9/2026), tetapi ia tidak hadir karena alasan sakit.
Why?
Eksekusi ditunda karena Akuang disebut masih sakit dan kondisi kesehatannya belum dinyatakan memungkinkan untuk menjalani hukuman.
How?
Penasihat hukum mengajukan permohonan penundaan. Kejaksaan memantau keberadaan Akuang dan menyiapkan dokter independen untuk memastikan kondisi kesehatannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Akuang belum masuk penjara karena dia tidak datang saat dipanggil dan bilang sedang sakit. Pengacaranya meminta waktu eksekusinya ditunda. Kejaksaan sedang menunggu kabar dari dokter, memantau keberadaannya, dan menyiapkan dokter independen. Kalau sudah sehat dan boleh menjalani hukuman, Akuang akan dipanggil lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kejaksaan tetap menjaga proses hukum berjalan dengan memantau keberadaan Akuang, menyiapkan pemanggilan kedua, serta merencanakan pemeriksaan bersama dokter independen. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi kesehatan terpidana tanpa menghapus pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times — Kejaksaan belum mengeksekusi Alexander alias Akuang, terpidana kasus alih fungsi atau perambahan hutan di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasinya dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta uang pengganti Rp856,8 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat sebelumnya telah memanggil Akuang untuk menjalani eksekusi pada Senin (14/9/2026). Namun, terpidana tidak hadir dengan alasan sakit.

Melalui penasihat hukumnya, Akuang kemudian mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Kejaksaan kini menunggu kepastian kondisi kesehatannya sembari memantau keberadaan terpidana.

1. Akuang Minta Eksekusi Ditunda karena Sakit

Kejati Sumut menyita lahan perkebunan sawit milik Alexander Halim alias Akuang yang masuk ke dalam kawasan SM Karang Gading, Langkat, Sumut, Selasa (8/11/2022). (Dok: Kejaksaan Tinggi Sumut)

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut), Irfan Wibowo, mengatakan surat permohonan penundaan eksekusi diterima Kejari Langkat pada Jumat (18/9/2026).

Dalam surat tersebut, penasihat hukum meminta penundaan pelaksanaan eksekusi dengan alasan kondisi kesehatan Akuang.

"Namun demikian terpidana tidak dapat hadir karena alasan sakit hingga pada Jumat (18/9/2026) melalui penasihat hukum terpidana telah mengirimkan surat balasan kepada Kejaksaan Negeri Langkat yang pada pokoknya memohon penundaan eksekusi dengan alasan yang bersangkutan masih sakit," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Kejaksaan menyatakan masih menunggu sampai kondisi kesehatan Akuang dinilai memungkinkan untuk menjalani hukuman. Meski demikian, pemantauan terhadap keberadaan terpidana tetap dilakukan.

Kejati Sumut juga berencana melibatkan dokter independen dari pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan Akuang.

”Kejati Sumut juga akan menyiapkan tim dokter independen dari pemerintah untuk berkoordinasi dengan dokter yang merawat yang bersangkutan untuk memastikan kondisi kesehatannya, intinya kita tetap fokus dan terus melakukan pemantauan atas keberadaan terpidana,” ujar Irfan.

2. Kejaksaan Siapkan Pemanggilan Kedua

Kondisi mangrove di kawasan Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kejaksaan menegaskan penundaan eksekusi karena alasan kesehatan tidak berarti pelaksanaan putusan dihentikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan Kejari Langkat akan kembali memanggil Akuang setelah ada kepastian bahwa kondisi kesehatannya memungkinkan untuk menjalani hukuman.

"Ini hanya masalah waktu saja, jika dokter menyatakan kondisinya telah sehat dan layak menjalani hukuman tentu akan dilakukan pemanggilan ke II (dua) untuk segera dilakukan eksekusi," kata Rizaldi.

Selain memantau kondisi kesehatan dan keberadaan terpidana, Kejaksaan juga telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri. Kejati Sumut mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar Akuang dicegah bepergian ke luar negeri.

Menurut Rizaldi, kondisi kesehatan yang menjadi alasan tertundanya eksekusi dapat terjadi dalam proses penegakan hukum. Namun, Kejari Langkat tetap akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Akuang Divonis 10 Tahun dan Wajib Bayar Rp856,8 Miliar

Seorang nelayan menyempatkan diri salat di atas perahunya di tengah hutan mangrove, Kabupaten Langkat. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Berdasarkan putusan kasasi MA, Akuang dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara yang berkaitan dengan alih fungsi atau perambahan hutan di Langkat.

Putusan kasasi tersebut diputus pada 21 Mei 2026 dan diteruskan kepada pihak terkait pada 3 Agustus 2026. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Akuang dijatuhi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda Akuang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, Akuang harus menjalani pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dibayarkan.

Dalam perkara tersebut, Akuang diketahui tidak menjalani penahanan sejak perkara mulai disidangkan. Kejati Sumut juga menyebut seorang kepala desa yang menjadi terpidana dalam perkara serupa belum dieksekusi karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

"Nanti akan kita tanyakan perkembangannya kepada teman-teman di Kejari Langkat," ujar Rizaldi.